Warga Protes Pembatasan Subsidi Transportasi di Jogja, Pemerintah dan DPRD Lakukan Diskusi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengajukan proposes untuk mengurangi alokasi dana subsidi Trans Jogja pada tahun 2026. Pemerintah daerah DIY menyangkal bahwa usulan ini berhubungan dengan rumor penguranan dana keistimewaan (danais) dari pemerintah pusat.

Menurut laporan detikJogja, usulan pemangkasan subsidi ini telah menuai tanggapan yang kurang baik, sebut saja dengan adanya kertas protes yang dibagikan kepada DPRD DIY dan dipasang di berbagai halte Trans Jogja.

Dwipanti Indrayanti, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, membenarkan bahwa sumber dana subsidi Trans Jogja bukan berasal dari danais. ia menjelaskan bahwa subsidinya berasal dari penjualan pajak, salah satunya pajak kendaraan bermotor, yang seharusnya dialokasikan untuk sektor jalan dan transportasi. Menanggapi ini, ia menyebutkan, “Tidak, tidak ada hubungan sama sekali, karena subsidi ini berasal dari pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor, atau pajak lainnya yang harus digunakan untuk infrastruktur jalan dan transportasi,” ucapnya seperti dilansir detikJogja, Selasa (26/8/2025).

Menurut Dwipanti, usulan pemangkasan dana subsidi Trans Jogja saat ini masih dalam tahap pendiskusian pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) 2026 di DPRD DIY beberapa hari yang lalu. “Ini belu mesti dianggapkan dalam Europese Anggaran Pajak Daerah, masih di tahap pembahasan KUA PPAS, belum sampai ke tahap RAPBD. Kami perlu melihat perkembangan di masa depan,” katanya.

Nur Subiyantoro, Ketua Komisi C DPRD DIY, mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana untuk mengurangi anggaran subsidi Trans Jogja. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut sebenarnya tentang penyesuaian dana untuk kegiatan lain. “Kami hanya memberikan penjelasan, bahwa tidak ada kepanjangan anggaran subsidi. Kami hanya melakukan pergeseran prioritas anggaran sesuai dengan kondisi keuangan saat ini,” ujarkannya saat konfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Pemerintah DIY pastikan tidak akan ada pengurangan subsidinya, sebaliknya akan melakukan penyesuaian anggaran untuk menopang kegiatan lain yang lebih mendesak.

Menurut informasi terbaru, Trans Jogja tetap menjadi salah satu pembiayaan yang diperhatikan pemerintah daerah karena peran pentingnya dalam memastikan transportasi umum berjalan dengan lancar. Diharapkan dengan penyesuaian dana ini, pemerintah dapat menangkan keseimbangan keuangan tanpa menghambat layanan transportasi bagi warga.

Ketika mengacaukan komposisi dana tersebut, maka juga akan memengaruhi kestabilan atau bahkan pengembangan Trans Jogja di masa mendatang. Kesiapan pemerintah dalam merespon tantangan keuangan juga menjadi tantangan besar untuk memastikan layanan ini terus berjalan tanpa gangguan, terutama dalam kalangan masyarakat yang sangat bergantung pada Transportasi Umum untuk beraktivitas sehari-hari.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan