Rp 1,2 T Kerugian Negara Akibat Penurunan Mutu 100 Ribu Ton Beras Sisa Impor

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di Jakarta, terjadi masalah serius terkait beras sisa impor yang telah terkumpul sekitar 100 ribu ton di gudang. Beras ini terancam harus dibuang karena mutunya telah menurun dan tidak lagi dapat dikonsumsi. Menurut Dwi Andreas Santosa, seorang Guru Besar dari IPB, beras tersebut disimpan di gudang mitra Bulog yang bertanggung jawab untuk penyimpanan sementara. Potensi kerugian yang timbul dari situasi ini sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun. Kerugian ini terjadi karena beras ini termasuk dalam cadangan pangan pemerintah (CBP) yang dibiayai dari APBN.

Selama acara Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Ombudsman RI, Jakarta, pada Selasa, 26 Agustus 2025, Dwi Andreas menegaskan bahwa beras yang telah menurun kualitasnya berasal dari impor tahun sebelumnya. Dia menambahkan bahwa total beras sisa impor yang belum terdistribusi ke pasaran mencapai lebih dari 1 juta ton. Beras ini telah disimpan terlalu lama, sehingga kualitasnya telah menurun dan tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Selain dari impor, beras dengan kualitas any quality yang diserap dalam negeri juga masuk dalam kategori yang akan dibuang.

Dwi Andreas menjelaskan bahwa beras yang sudah tidak layak untuk konsumsi masyarakat masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan baku etanol, asalkan tidak terkontaminasi oleh bahan berbahaya seperti alfatoksin. Namun, secara umum, beras tersebut tidak bisa lagi digunakan sesuai dengan tujuannya semula.

Pada tanggal 13 Agustus 2025, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi adanya stok beras sisa impor di gudang. Dia menjelaskan bahwa dari total cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 3,9 juta ton, 2,8 juta ton diambil dari beras dalam negeri, sementara sisanya berasal dari impor tahun sebelumnya. Sehingga, masih ada sekitar 1,1 juta ton beras sisa impor yang belum disalurkan. Saat ini, penyaluran beras tersebut dilakukan melalui program bantuan pangan dan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (SPHP).

Menanggapi tantangan ini, pemerintah perlu lebih cermat dalam manajemen cadangan beras. Kadar kerugian yang mencapai Rp 1,2 triliun menunjukkan betapa pentingnya strategi penyimpanan dan distribusi yang efektif. Pengelolaan beras yang lebih bijak dapat mengurangi kerugian tidak perlu dan memastikan pasokan pangan stabil bagi masyarakat. Dalam era global yang semakin dinamis, kebijakan pangan yang adaptif dan terarah menjadi kunci untuk menjamin keamanan pangan di masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan