BKN telah mencatat adanya potensi usulan pegawai dengan kontrak paruh waktu (PPPK) yang signifikan. Hingga 22 Agustus 2025, tercatat sebanyak 1,3 juta potensi usulan PPPK paruh waktu. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan angka lebih detail yakni 1.370.523 usulan potensial, di mana 1.068.495 usulan (sekitar 78%) telah diajukan.
Sekitar 538 instansi telah mengajukan usulan PPPK paruh waktu, termasuk 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah. Sementara itu, masih ada 62 instansi yang belum mengajukan usulan, terdiri dari 14 instansi pusat dan 48 instansi daerah. Dihitung bahwa 235.533 usulan (17,2%) masih dalam proses, dan 66.495 usulan (4,9%) belum diajukan.
Zudan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan pegawai tidak diajukan sebagai PPPK paruh waktu, seperti meninggal dunia, tidak aktif bekerja, tidak ada kebutuhan organisasi, atau tidak tersedia anggaran. Dari total 66.495 usulan yang ditolak, 27.644 berhubungan dengan pelamar yang tidak aktif bekerja, 26.395 disebabkan oleh anggaran yang tidak tersedia, 11.404 akibat tidak ada kebutuhan, dan 1.052 karena meninggal dunia. Zudan menyebutkan 10 instansi dengan jumlah penolakan terbesar termasuk Kabupaten Mamuju, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Tuban, Kota Malang, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Blitar, dan Kabupaten Boyolali.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, menginformasikan bahwa proses pengusulan PPPK paruh waktu dimulai pada 7-25 Agustus 2025. Pada 26 Agustus hingga 4 September, dilakukan penetapan kebutuhan oleh kementerian terkait, diikuti dengan pengumuman alokasi kebutuhan pada 27 Agustus hingga 6 September. Pengisian PPPK paruh waktu berlangsung hingga 15 September, dengan penetapan nomor induk PPPK paruh waktu target selesai pada 30 September 2025. Aba menekankan bahwa PPPK paruh waktu tetap dianggap bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan perbedaan pada aspek keuangan yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Keberadaan PPPK paruh waktu memberikan fleksibilitas bagi instansi pemerintah untuk menyesuaikan tenaga kerja sesuai kebutuhan operasional dan anggaran. Hal ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan SDM yang lebih adaptif dan efisien. Meskipun masih ada tantangan seperti penolakan usulan akibat keterbatasan anggaran, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan sumber daya manusia dalam pelayanan publik.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.