Pemakaian trotoar di Jalan TB Simatupang hanya dilakukan pada tujuh lokasi tertentu.

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penggunaan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk kendaraan terjadi karena proyek utilitas sedang berlangsung. Ia menjelaskan bahwa trotoar hanya digunakan di tujuh titik tertentu, bukan sepanjang jalan. “Trotoar tersebut hanya dipakai di beberapa titik pendek, dan saat itu sedang ada pembangunan. Jika tidak digunakan, bagian trotoar itu juga sudah tidak layak karena ada galian,” tuturnya saat berada di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindakan sementara untuk merekayasa lalu lintas dan mengurangi kemacetan akibat proyek. “Penggunaan trotoar ini berlangsung hingga November 2025, sesuai dengan target penyelesaian proyek. Jadi, ini bukanlah solusi permanen,” tegasnya.

Pramono juga membahas rencana jangka panjang Pemprov DKI, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun, ia menegaskan bahwa opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk dalam pembahasan. “Rencana jangka panjang tentu saja ada, tetapi saat ini kita hanya melakukan rekayasa sementara. Saya tidak setuju trotoar digunakan untuk kendaraan kecuali sebagai solusi terakhir,” katanya.

Sebelumnya, Pramono Anung telah menyetujui alih fungsi sebagian trotoar di kawasan TB Simatupang untuk mengatasi kemacetan. Keputusan ini diambil karena banyaknya proyek strategis nasional yang sedang berlangsung di area tersebut. “Saya menyetujui hal itu, bahkan ketika ada rencana penutupan atau pembukaan outlet tol, saya izinkan. Hal penting adalah kemacetan di dalam wilayah itu harus ditangani,” ucapnya saat berada di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/8).

Pramono Anung mengakui bahwa kondisi saat ini di sekitar TB Simatupang kurang nyaman baik untuk pengendara maupun pejalan kaki. Hal ini disebabkan oleh banyaknya galian proyek yang belum selesai. “Saat ini, pejalan kaki di TB Simatupang juga tidak nyaman, karena hampir setiap 50 meter ada proyek nasional. Hal ini perlu segera diatasi,” katanya.

Penanganan proyek utilitas dan kemacetan di TB Simatupang mengambil waktu yang cukup lama dan memerlukan solusi yang efisien. Pemerintah DKI harus segera menyelesaikan proyek-proyek tersebut agar tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga menyediakan akses yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan