Kementerian ESDM: Rusia dan Kanada Minat Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia

Indonesia telah menjadi sasaran beberapa negara untuk kolaborasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengungkapkan bahwa setidaknya lima negara menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam proyek ini.

Dalam wawancara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada hari Senin, 25 Agustus 2025, Bahlil menuturkan bahwa beberapa negara telah mengajukan proposal untuk berkolaborasi dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia. “Kami telah mengidentifikasi sekitar empat atau lima negara yang ingin terlibat dalam pembangunan tenaga nuklir di sini. Saat ini, proposal-proposal tersebut sedang diperiksa,” kata Bahlil.

Dari negara-negara itu, Kanada dan Rusia terbukti telah melakukan langsung. Namun, ketika ditanya negara mana yang paling mungkin menjadi mitra utama, Bahlil enggan memberikan jawaban pasti dan menyebutkan bahwa semua model yang ada masih dalam proses evaluasi.

Jisman P Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyebutkan bahwa pembangunan rekayasa nuklir akan lebih lanjut ketika tiga syarat utama terpenuhi: dukungan masyarakat, regulasi yang matang, dan teknologi yang canggih. Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang baru disetujui, energi nuklir direncanakan sebagai salah satu komponen penting untuk keberlanjutan energi.

Menurut dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, rencana pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan daya masing-masing 250 MW telah ditetapkan. Namun, Jisman menekankan bahwa pembangunan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Regulasi harus dipersiapkan dengan baik, organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) harus segera dibentuk, dan peran BUMN harus dioptimalkan untuk memastikan pengelolaan tetap di bawah kendali negara.

Sementara itu, Syaiful Bakhri, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, menyebutkan bahwa pengelolaan limbah nuklir lebih mudah dibandingkan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, seperti di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. “Memproses limbah nuklir lebih sederhana daripada mengelola TPA Bantar Gebang. PLTN dengan umur operasional 40 tahun hanya membutuhkan ruangan yang relatif kecil untuk penyimpanan,” katanya.

Syaiful juga menjelaskan bahwa bahan bakar bekas dari reaktor nuklir tidak sepenuhnya menjadi limbah. Sekitar 95% dari bahan bakar tersebut masih dapat didaur ulang untuk digunakan kembali di reaktor lain, sementara sisa material tersebut memiliki berbagai manfaat, seperti untuk kebutuhan medis, industri, dan iradiasi pangan. “Dengan didaur ulangnya 95% bahan bakar bekas, kita bisa menjadi negara yang mandiri dalam energi,” tutup Syaiful.

Pelajari lebih lanjut tentang rencana pembangunan PLTN pertama di Indonesia yang target beroperasi pada 2032 melalui video berjudul “Mungkinkah PLTN Pertama di Indonesia Bakal Beroperasi di 2032?”

Pengembangan energi nuklir di Indonesia memang menarik perhatian global, dengan potensi besar untuk mengukur dan meningkatkan kemandirian energi negara. Namun, perjalanan tersebut memerlukan pendekatan yang cermat, melibatkan dukungan masyarakat, regulasi yang kuat, dan teknologi yang maju. Dengan penanganan limbah yang efektif dan kemampuan daur ulang bahan bakar, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan dan maju.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page