Infrastruktur Tidak Jadi Prioritas di Masa Prabowo?

Pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), prioritas dalam pembangunan menunjukkan perbedaan yang menonjol, terutama dalam alokasi dana untuk infrastruktur. Selama masa Jokowi, proyek infrastruktur menjadi fokus utama, dengan anggaran yang mencapai Rp 442,7 triliun pada tahun 2024, menunjukkan kenaikan dari Rp 392,1 triliun pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo belum mengungkapkan detail seputar anggaran yang tepat untuk pembangunan infrastruktur. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, hanya tercantum alokasi untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 118,5 triliun. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan bahwa angka tersebut hanya mencakup PU, sementara total alokasi untuk infrastruktur secara keseluruhan masih dalam proses perhitungan. Menurutnya, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan era Jokowi, yang mencapai sekitar Rp 300 triliun.

Presiden Prabowo belum menyoroti infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pidatonya. Dalam RAPBN 2026, ada delapan agenda prioritas utama seperti ketahanan pangan, energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, ekonomi melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih-UMKM, pertahanan, dan akselerasi investasi perdagangan global. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa infrastruktur masih menjadi prioritas, namun sebagai dukungan untuk proyek lain seperti sekolah rakyat di Kemensos dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pidato Prabowo, infrastruktur termasuk dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dengan anggaran sebesar Rp 820,37 triliun untuk belanja negara bagian fungsi ekonomi. Namun, tidak ada rincian yang jelas mengenai porsi yang dialokasikan untuk infrastruktur. Dalam target tahun 2026, ada 13 tujuan yang harus dicapai, termasuk pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 km, dan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km. Selain itu, ada juga rencana pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 m, over/underpass sepanjang 362,71 m, bendungan sebanyak 15 unit, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4.000 Ha dan 100.000 Ha.

Menurut data terbaru, perbedaan prioritas antara pemerintahan Jokowi dan Prabowo mengungkapkan perubahan dalam fokus pembangunan. Era Jokowi lebih mengutamakan infrastruktur besar, sementara Prabowo lebih condong pada program sosial dan ekonomi yang lebih terfokus. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih relevan, namun dengan pendekatan yang berbeda.

Studi kasus menunjukkan bahwa investasi infrastruktur memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Contohnya, proyek jalan tol yang dibangun pada masa Jokowi telah mempercepat mobilitas dan memperluas akses pasar. Sedangkan program Kopdes Merah Putih-UMKM di masa Prabowo dapat meningkatkan daya saing bisnis lokal. Keduanya memiliki manfaat tersendiri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan masa kini.

Infrastruktur bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang dukungan untuk kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, baik pembangunan fisik maupun sosial dapat saldo keseimbangan yang baik. Mari kita dukung perbaikan yang terus berlangsung, baik dalam bentuk bangunan atau proyek yang lebih inklusif. Setiap langkah kecil sudah menjadi awal perubahan yang besar.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page