Dukungan Program Perumahan Rakyat Mendorong Mendagri Meraih Penghargaan Kementerian PKP

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, sedang giat mendorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Berkat kontribusinya, Tito menerima penghargaan pada perayaan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun ini.

Tito dianggap memiliki peran kunci dalam memperkenalkan kebijakan yang berfokus pada kepentingan masyarakat di sektor perumahan. Salah satu langkah nyata yang diambil Kemendagri adalah penurunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5% menjadi 0%, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kementerian ini juga mendorong pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, sebuah inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya di tanah air.

Inisiatif tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang program perumahan yang lebih pro-rakyat. Tito secara aktif memfasilitasi kerjasama antara KemenPU, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), serta pihak terkait, untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan dengan baik di seluruh daerah.

Dukungan Tito terhadap program perumahan juga terlihat dari keikutsertaannya langsung di lapangan. Contohnya, dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, berdasarkan perintah langsung dari Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Tito mendukung program ini dengan memimpin Rapat Koordinasi Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Program tersebut meliputi 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP untuk melaksanakan perintah Presiden tentang pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan sinergi antarlembaga akan lebih kuat dalam mendukung prioritas Prabowo di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakan dapat memperlebar akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan adil.

Sektor perumahan terus mengalami perkembangan dengan sentuhan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengurangan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG bukti komitmen pemerintah untuk menambah akses masyarakat terhadap properti. Data terkini menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah mempengaruhi rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang akan mengurangi krytya perumahan di daerah tersebut. Dengan brochure promosi yang lebih transparan, masyarakat juga lebih mampu memanfaatkan fasilitas ini. Studi kasus di Papua menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap perumahan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penting bagi pemerintah untuk terus memperluas inisiatif ini ke daerah lain agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hunian yang layak. Setiap langkah kecil dalam kebijakan perumahan adalah langkah maju menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan