Desak Pemindahan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran yang Dinilai Ganggu Wisata

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Protes terhadap adanya Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran semakin kuat dari pihak pelaku usaha wisata. Mereka mendorong pemindahan KJA karena dianggap menghambat aktivitas masyarakat setempat dan merusak zona konservasi yang menjadi daya tarik utama wisata di daerah ini.

Perwakilan pelaku usaha, Agus Gendon, menegaskan bahwa lokasi KJA seharusnya tidak berada di sana. Pantai Timur Pangandaran kini menjadi bagian dari kawasan konservasi, sehingga keberadaan KJA bisa berkonflik dengan kegiatan wisata dan keberlanjutan lingkungan.

Agus juga berpesan bahwa jika tidak ada tindakan konkret untuk memindahkan KJA, para pelaku wisata siap melaksanakan aksi lebih besar. “Kami akan lebih aktif dan lebih banyak bergerak,” katanya, saat diwawancarai, hari Jumat, 22 Agustus 2025.

Sementara itu, Agus juga menolak rencana pemerintah untuk memberikan izin pemasangan KJA seluas 2.000 meter persegi. Menurutnya, keputusan itu malah membuka kemungkinan adanya perizinan baru pada masa depan, tanpa bisa menyelesaikan masalah pokok.

Kekhawatiran muncul karena kebijakan tersebut bisa memperpanjang kegiatan budi daya perikanan di area yang seharusnya terhindar dari aktivitas tersebut.

Pupung, salah satu pelaku usaha wisata, juga sepakat bahwa masyarakat Pangandaran secara umum mendukung investasi untuk pembangunan daerah. Namun, untuk KJA, perlu ada pemahaman yang jelas tentang batas antara zona konservasi dan zona wisata.

Menurut Pupung, wilayah dari Pantai Sunset hingga Cagar Alam adalah kawasan konservasi, sedangkan Pantai Timur dari pelabuhan hingga Cagar Alam harus bebas dari KJA. Ia juga menambahkan bahwa wisatawan datang ke Pangandaran untuk menikmati pemandangan alam, termasuk matahari terbenam di Pantai Timur.

Jika area tersebut dipenuhi KJA, daya tarik wisata bisa menurun drastis. Pupung juga menekankan bahwa undang-undang sudah jelas melarang penggunaan zona konservasi dan pariwisata untuk kepentingan pribadi.

Pertahanan ekosistem dan daya tarik wisata harus menjadi prioritas. Panduan yang tepat akan membantu menyelesaikan konflik ini dan menjaga keberlanjutan Pariwisata di Pangandaran.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan