Buruh Jakarta Serbu 28 Agustus, Tuntut Penyetoran Upah Minimum Sebesar 10,5%

Puluhan ribu pekerja dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi bersama pada Kamis, 28 Agustus 2025. Inisiatif ini diambil oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai salah satu penggerak utama.

Menurut Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, aksi utama akan berlangsung di depan DPR atau Istana Kepresidenan Jakarta. Di ibu kota, sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta akan hadir.

Sementara itu, aksi serupa juga akan diadakan di berbagai kota industri, seperti Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatra Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), Bandar Lampung (Lampung), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan wilayah lain.

Gerakan ini dinamakan HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan berjalan secara aman. Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi buruh agar pemerintah lebih mempedulikan kepentingan pekerja.

Ada dua permintaan utama dalam aksi 28 Agustus mendatang. Pertama, penolakan terhadap upah murah. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada formula resmi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 168, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Data menunjukkan inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diperkirakan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Oleh karena itu, kenaikan upah minimum yang wajar berada di angka 8,5-10,5%. Pihan, pemerintah mengaku angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Jika demikian, pemerintah seharusnya memiliki keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli masyarakat meningkat, yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Permintaan kedua adalah penghapusan praktik outsourcing. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, outsourcing dalam UU Cipta Kerja hanya boleh diterapkan pada pekerjaan tertentu. Namun, kenyataannya, outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN. Said Iqbal menegaskan bahwa pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing, hanya pekerjaan penunjang seperti keamanan yang boleh. Oleh karena itu, buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas.

Studi kasus di negara lain menunjukkan bahwa kenaikan upah yang layak dapat meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi. Misalnya, di negara Nordic, kenaikan upah yang teratur telah membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh buruh Indonesia bukan hanya untuk kepentingan individual, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial lebih luas.

Infografis yang relevan dapat menampilkan perbandingan antara upah minimum di berbagai negara, menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kesenjangan yang signifikan. Dengan kenaikan upah yang sehat, buruh dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan ekonomi yang lebih inklusif dan makmur.

Dengan aksi ini, buruh Indonesia menunjukkan keberanian untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang diambil saat ini akan menjadi fondasi untuk perubahan yang lebih baik di masa depan. Mari dukung gerakan ini, karena setiap suara yang berani berubah akan membawa harapan bagi generasi mendatang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page