Beras Medium-Premium Berpotensi Menjadi Solusi dalam Mengatasi Masalah Oplosan

Pemerintah sedang merencanakan penghapusan pengelompokan kualitas beras menjadi medium dan premium. Keputusan ini diambil setelah beberapa produsen beras melanggar standar kualitas atau terlibat dalam praktik pengoplosan. Selain itu, pihak berwenang juga berencana menjadikan satu harga beras sebagai harga ekoran tertinggi (HET). Apakah dua kebijakan baru ini dapat mengatasi berbagai permasalahan beras di Indonesia?

Menurut Khudori, analis pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), langkah ini dianggap sebagai langkah mundur bagi industri beras di negara ini. Menurutnya, rencana tersebut akan meningkatkan risiko bagi masyarakat untuk mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau.

“Menghapus pengelompokan tersebut seperti mengobati penyakit dengan obat yang tidak tepat, terutama jika kualitas beras umum terus menurun. Ini merupakan langkah mundur,” tuturnya kepada Thecuy.com, Senin (25/8/2025).

Khudori menjelaskan, jika pemerintah menghapus pengelompokan kualitas beras dan menggeser ke satu harga, masyarakat rentan akan kehilangan pilihan harga yang lebih terjangkau. “Masyarakat yang biasa mengkonsumsi beras medium akan merasa beban dengan kenaikan harga tersebut. Orang-orang miskin tidak akan memiliki pilihan beras yang lebih murah,” ungkapnya.

Menurutnya, peraturan kualitas beras harus tetap ada untuk menjaga keberlangsungan penggilingan padi. Dengan demikian, penggilingan besar dapat fokus pada produksi beras premium, sedangkan penggilingan kecil memproduksi beras umum. “Penggilingan padi kecil masih dapat memproduksi beras sesuai dengan kemampuan mereka. Konsumen beras premium dan medium juga akan terus dilayani sesuai dengan kemampuan pembelian mereka. Selain itu, tidak perlu khawatir terhadap pasokan beras, karena rasio produksi beras medium tetap dipertahankan,” tambahnya.

Selain itu, penghapusan pengelompokan kualitas dan HET harus disertai dengan penyesuaian harga di bidang petani. Khudori menegaskan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan HET beras harus diatur sejalan. “Jika HPP naik tanpa penyesuaian HET, keseimbangan antara pelaku di hulu (petani) dan hilir (penggilingan dan produsen beras) akan terganggu. Ketika HPP gabah naik tanpa penyesuaian HET beras, penggilingan akan merasa tertekan oleh HET. Keduanya harus diatur secara rasional,” jelasnya.

Sementara itu, Eliza Mardian, analis pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), berpendapat bahwa menghapus HET beras premium bukan solusi untuk mengatasi kasus pengoplosan. Menurutnya, pemerintah harus tetap memperkenalkan segementasi kualitas untuk melindungi konsumen menengah ke bawah. “HET medium harus tetap ada untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi tidak akan terpengaruh jika harga beras premium naik,” katanya.

Eliza juga menambahkan bahwa konsumen beras premium berada di kalangan atas, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga. “Pemerintah tidak perlu khawatir tentang HET premium, karena mereka memiliki kemampuan pembelian yang lebih tinggi. Namun, HET medium harus dipertahankan untuk melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah,” tambahnya.

Eliza mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menghapus pengelompokan beras medium, karena masih sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah. “Jangan sampai mereka terus merosot hingga jatuh ke ambang kemiskinan,” tutupnya.

Sejak awal, rencana penghapusan pengelompokan kualitas beras disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025), Zulhas menyatakan bahwa beras akan disederhanakan menjadi satu jenis, tanpa lagi dibedakan menjadi premium dan medium. “Beras akan jadi satu jenis saja. Beras itu beras, sudah,” katanya.

Meski demikian, lanjutan dari rencana tersebut masih belum jelas. Zulhas mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut, karena masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. “Kami sudah rapat dan akan melapor kepada Pak Presiden terlebih dahulu,” kata Zulhas singkat di kantornya, Rabu (13/8/2025).

Perubahan kebijakan ini diambil setelah ditemukan beras oplosan di pasaran. Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, Badan Pusat Statistik, hingga Satuan Tugas Pangan.

Studi kasus terkini menunjukkan bahwa di beberapa daerah, konsumen masih merasa terbebani dengan kenaikan harga beras. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang seimbang antara menjamin kualitas dan menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, infografis dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi beras per kapita di Indonesia mencapai 130,26 kg per tahun pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa beras tetap menjadi komponen utama pangan bagi masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, pemerintah perlu bertindak bijak dalam merencanakan kebijakan baru, agar tidak hanya mengatasi masalah pengoplosan, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pangan di negara ini.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan pembelian masyarakat, kestabilan pasokan, dan dampak pada pelaku usaha di bidang pertanian. Dengan penyesuaian yang tepat, Indonesia dapat memastikan pangan beras tetap terjangkau dan berkualitas bagi seluruh warganya.

Masalah beras di Indonesia tidak hanya tentang kualitas dan harga, tetapi juga tentang kedaulatan pangan. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengamankan pasokan beras yang stabil, sehingga masyarakat tidak merasa tertekan oleh kenaikan harga atau pengoplosan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page