Komisi II DPR RI selenggarakan pertemuan kerja dengan Menteri Dalam Negeri, para pemimpin daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia pada hari Senin, 25 Agustus 2025. Perbincangan pada sesi ini mengupas pengawasan Kemendagri terhadap kemandirian keuangan daerah.
Tidak ada kehadiran langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam acara ini. Menurut laporan dari lokasi, hanya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, dan Pejabat Sementara Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan yang hadir.
Bima menyampaikan alasan kehadiran Tito terhambat karena ia sedang mengikuti rapat koordinasi bersama beberapa menteri terkait program prioritas Presiden. Selain itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, yang juga dijadwalkan hadir, mengalami kendala untuk masuk ke kompleks DPR karena terjadi demonstrasi di depan gedung.
“Minta izin, Bapak Menteri Dalam Negeri aslinya akan hadir langsung. Namun, saat ini beliau tengah terlibat rapat koordinasi terkait program prioritas Presiden bersama beberapa menteri. Oleh karena itu, beliau meminta kami untuk menyampaikan pesan terkait agenda rapat Komisi II mengenai kemandirian fiskal daerah,” ujar Bima.
Dia melanjutkan, “Pak Irjen juga sedang dalam perjalanan ke sini, tetapi masih mengalami kesulitan untuk masuk karena adanya demonstrasi. Semoga bisa segera bergabung dengan kita.”
Ternyata, demonstrasi telah berlangsung sejak pagi hari di depan Gedung DPR. Massa demonstrasi menuntut pembubaran DPR.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Arya Bima mengungkapkan kekhawatiran terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Menurutnya, kemandirian fiskal mengukur seberapa jauh daerah mampu memenuhi anggaran belanja dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dari pusat.
“Pada kenyataannya, masih banyak daerah dengan kemampuan keuangan rendah yang sangat bergantung pada transfer dari pusat. Di banyak kasus, hingga lebih dari 70% APBD daerah didukung oleh dana transfer,” katanya.
Data Kemendagri hingga April 2025 menunjukkan, dari total 548 daerah otonom (termasuk 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota), hanya 26 daerah atau 4,76% yang memiliki kemampuan keuangan yang kuat. Sedangkan 27 daerah (4,95%) berada di kategori sedang, dan sisanya 493 daerah atau 90,29% masih tergolong lemah.
Secara lebih detail, dari 38 provinsi, hanya 11 provinsi yang memiliki kemampuan keuangan kuat, 12 provinsi berada di kategori sedang, dan 15 provinsi masih lemah. Di tingkat kabupaten, dari 415 daerah, hanya 4 kabupaten yang masuk dalam kategori kuat, 4 kabupaten sedang, dan 407 kabupaten lemah. Sementara untuk level kota, terdapat 11 kota dengan kemampuan keuangan kuat, 12 kota sedang, dan 70 kota lemah.
“Fakta ini membuktikan bahwa otonomi keuangan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat berpotensi menurunkan kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Arya.
Setelah rapat selesai, peserta mencoba memahami solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, karena ketergantungan pada transfer pusat menjadi masalah yang serius. Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam bekerja sama akan menjadi kunci untuk membangun daerah yang lebih mandiri ke depannya.
Peningkatan kemandirian keuangan daerah bukan hanya masalah birokrasi, tetapi juga soal ketahanan lokal. Daerah yang mandiri akan lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan sosial. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang di seluruh Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Data menunjukkan bahwa banyak daerah masih memiliki potensi yang belum terkelola dengan baik, sehingga strategi yang tepat diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal. Langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan kemandirian daerah di masa depan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com