Pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, rencana alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Saat era Jokowi, pengeluaran untuk infrastruktur mencapai puncaknya pada tahun 2024, yaitu Rp 442,7 triliun.
Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana alokasi total mencapai Rp 392,1 triliun. Anggaran untuk tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 365,8 triliun dan Rp 406,1 triliun.
Menurut Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 2026 mencapai Rp 118,5 triliun. Namun, ini hanya meliputi anggaran untuk satu kementerian saja. “Saya menerima informasi sebesar Rp 118 triliun untuk PU, tetapi untuk totalnya belum dihitung,” kata Lasarus saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Senin (25/8/2025).
Lasarus mengakui bahwa total anggaran untuk infrastruktur secara keseluruhan, termasuk dukungan dari kementerian/lembaga lain, belum dapat dipastikan. Namun, ia pastikan bahwa angkanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa Jokowi. “Waduh, jauh (dibawah Jokowi yang sampai Rp 300 triliun). Jauh, jauh (tidak sampai),” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto tidak secara eksplisit menjelaskan sektor infrastruktur dalam pidato RAPBN 2026, berbeda dengan Jokowi yang selalu menempatkan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Menanggapi ini, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun hanya sebagai dukungan. “Infrastruktur tetap prioritas. Tapi masih di tempat lain. Misalnya di Kemensos saya ada sekolah rakyat, atau di Badan Gizi Nasional (BGN), saya ada SPPG,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8).
Walaupun tidak disebutkan dalam pidato Prabowo, infrastruktur tetap terdaftar dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dimasukkan ke dalam belanja negara bagian fungsi ekonomi dengan rencana alokasi sebesar Rp 820,37 triliun. Namun, tidak dijelaskan berapa persentase yang dialokasikan untuk infrastruktur.
Terdapat 13 target yang akan dicapai pada tahun 2026 melalui anggaran Fungsi Ekonomi, di antaranya pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 km, preservasi jalan nasional sepanjang 1.507,08 km, dan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km. Selain itu, ada juga target pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 m, pembangunan over/underpass sepanjang 362,71 m, pembangunan bendungan (kumulatif) sebanyak 15 unit, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 4.000 ha dan 100.000 ha.
Selain penurunan alokasi dana, ada juga perbedaan dalam prioritas kebijakan. Era Jokowi lebih aktif dalam membangun infrastruktur fisik, sementara era Prabowo lebih fokus pada dukungan sosial dan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan pergantian strategi dalam pembangunan nasional, meskipun infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan tahun depan.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah perlu lebih transparan dalam pengalokasian dana dan prioritas proyek. Kelancaran pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada dana, tetapi juga pada efisiensi dan manajemen proyek. Dengan demikian, diperlukan kerjasama yang kuat antara berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin kesinambungan dan kualitas pembangunan. Infrastruktur yang baik menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, jadi penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan aspek ini meskipun dengan anggaran yang lebih rendah.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com