Komisi I DPR Melanjutkan Rapat Meski Demonstrasi Berlangsung Luar Bangunan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa DPR tetap melanjutkan rapat meskipun keadaan di luar gedung semakin panas karena adanya unjuk rasa. Dia berharap semangat dalam menghadiri rapat tidak surut akibat situasi di luar.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Dalam acara tersebut, hadir berbagai narasumber seperti Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, hingga Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.

Dave mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir, meskipun kondisi di luar gedung DPR sedang bergejolak. “Akan tetapi, jangan sampai memperlemah niat atau amanat tugas kita dalam melaksanakan kewajiban bagi bangsa dan negara,” tambahnya.

Rapat tersebut berlangsung sekitar 30 menit setelah narasumber menyampaikan pendapatnya. Dave menjelaskan bahwa rapat tidak dapat berjalan lebih lama karena keadaan luar yang tengah memanas.

Dia juga meminta anggota rapat untuk merujuk pertanyaan secara tertulis kepada narasumber, dengan alasan situasi di luar yang terus berubah. “Kami takut bila rapat berlangsung terlalu lama, akhirnya akan sulit untuk meninggalkan kompleks parlemen,” ujarnya.

Sebelumnya, massa yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI bergerak menuju Jalan Gerbang Pemuda setelah terdesak polisi. Akibatnya, lalu lintas di area tersebut mengalami kemacetan. Observasi Thecuy.com pada Senin (25/8/2025) pukul 13.30 WIB menunjukkan Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup, dan kendaraan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda.

Massa yang ingin mendatangi gedung DPR pun bermuara di Jalan Gerbang Pemuda, mengganggu aliran lalu lintas. Kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, hanya bisa bergerak perlahan. Para peserta unjuk rasa membawa berbagai atribut, seperti bendera dan spanduk.

Menurut data terkini, unjuk rasa yang melibatkan berbagai kalangan sering terjadi sebagai respons terhadap keputusan pemerintah atau situasi sosial yang dianggap tidak adil. Dalam beberapa kasus, aksi demonstran berhasil mendorong perubahan kebijakan, tetapi juga bisa menimbulkan efek negatif pada stabilitas sosial. Para ahli meminta pendekatan yang lebih bijak dalam menangani situasi semacam ini, dengan memperhatikan hak asasi manusia serta kestabilanھر社会治安.

Kemacetan yang disebabkan unjuk rasa juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Analisis menunjukkan bahwa hal ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi produktivitas ekonomi. Pemerintah dan pihak berwenang perlu mengevaluasi strategi pengelolaan lalu lintas dan demonstrasi secara komprehensif.

Ironisnya, meskipun rapat DPR berlangsung dengan lancar, situasi di luar menunjukkan bahwa diskusi politik masih perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Demokrasi bukan hanya tentang proses legislatif, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam perubahan.

Dari semua ini, terlihat bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan perubahan yang konstruktif. Meskipun demonstrasi bisa menjadi media untuk menyampaikan aspirasi, penting juga ada kesediaan dari semua pihak untuk mendengarkan dan bernegosi. Dalam situasi seperti ini, kekuatan demokrasi teruji bukan melalui kekerasan, tetapi melalui kepedulian dan keterbukaan.

Baca juga Berita lainnya di News Page