Noel Meminta Dana Renovasi Rumah kepada Pejabat ‘Sultan’ Kemnaker, Diberikan Rp 3 Miliar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

KPK mengungkapkan sebutan ‘sultan’ yang diberikan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, lebih dikenal sebagai Noel, kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro. Noel bahkan pernah meminta uang untuk renovasi rumah kepada Irvian secara terbuka. Menurut KPK, permintaan itu langsung dikabulkan, dengan Irvian memberikanya uang bernilai miliaran rupiah.

Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menyampaikan bahwa Noel meminta duit untuk memperbaiki rumah di Cimanggis, dan Irvian membantunya dengan jumlah Rp 3 miliar. Noel dan Irvian termasuk dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan 11 tersangka. Keduanya, bersama sembilan orang lainnya, ditahan KPK sejak Jumat (22/8/2025).

Noel menyebut Irvian sebagai ‘sultan’ karena dianggap kaya di K3. Setyo menjelaskan bahwa sebutan itu mengacu pada pelebaran uang Irvian dalam departemen tersebut. Kasus pemerasan sertifikasi K3 sudah berlangsung sejak 2019, dengan biaya yang menggelembung dari Rp 275 ribu menjadi Rp 6 juta. KPK mencatat, selisih uang yang dibayarkan mencapai Rp 81 miliar, yang mengalir ke berbagai pihak.

Irvian, yang diberi julukan ‘sultan’ oleh Noel, menerima uang terbesar sepanjang kasus ini, yakni Rp 69 miliar. Uang itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja, hiburan, DP rumah, setor tunai ke pihak lain, hingga membeli aset seperti mobil dan modal perusahaan. Noel sendiri diperkirakan menerima Rp 3 miliar dua bulan setelah dilantik sebagai Wamenaker. Selain duit, dia juga mendapat motor Ducati.

Noel diangkat menjadi Wamenaker oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024, artinya duit itu diterimanya sekitar 2 bulan setelah menjabat. Berikut nama-nama tersangka dalam kasus ini: Irvian Bobby Mahendro, Gerry Aditya Herwanto Putra, Subhan, Anitasari Kusumawati, Immanuel Ebenezer Gerungan, Fahrurozi, Hery Sutanto, Sekarsari Kartika Putri, Supriadi, Temurila, dan Miki Mahfud.

Kasus korupsi ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Hal ini tidak hanya menodai reputasi instansi terkait, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Tindakan semacam ini mengingatkan kita betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hanya dengan kejelasan dalam pengelolaan dana publik, kita bisa membangun système yang lebih adil dan tangguh.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan