KPK telah meminta Ilham Akbar Habibie, putra dari mantan Presiden B.J. Habibie, untuk hadir terkait investigasi dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Namun, ia tidak berangkat karena memiliki komitmen lain. “Ilham memiliki acara yang sudah dijadwalkan sebelumnya,” ujar Budi Prasetyo, juru bicara KPK, pada hari Sabtu (23/8/2025). Ilham meminta KPK untuk menyesuaikan waktu sidang, namun jadwal baru belum ditetapkan secara spesifik.
Pemanggilan ini telah diumumkan oleh KPK sejak hari Jumat (22/8). “KPK telah menetapkan jadwal untuk mendengar keterangan saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB,” jelas Budi. Ilham, yang berprofesi sebagai wiraswasta, menjadi salah satu orkait dalam kasus ini.
Penyelidikan ini melibatkan lima tersangka, termasuk Yuddy Renaldi, mantan Direktur Utama BJB; Widi Hartono, kepala Divisi Corporate Secretary BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma, mewakili pihak swasta. Kelima saksi tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 222 miliar, diduga untuk keperluan pribadi. Meskipun belum ditahan, KPK telah mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghentikan perjalanan mereka ke luar negeri selama enam bulan, dengan kemungkinan diperpanjang jika diperlukan.
Kasus ini memperlihatkan kompleksitas dalam pengawasan keuangan di lembaga keuangan daerah, menuntut transparansi yang lebih dalam dalam penggunaan dana publik. Penyelidikan KPK menggambarkan upaya serius untuk mendorong akuntabilitas dan mendukung reformasi di sektor perbankan. Hasil dari kasus ini dapat menjadi landasan bagi peningkatan pengawasan pada pengadaan projau di lembaga-daerah lain.
Ilham Harus Hadir di KPK Terkait Kasus Korupsi BJB
Kasus korupsi pengadaan iklan di BJB menggambarkan ancaman serius terhadap integritas lembaga keuangan publik. Dengan jumlah kerugian yang cukup besar, kasus ini mengingatkan betapa pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat. Pembaruan dalam pengendalian korupsi tidak hanya diperlukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah untuk memastikan dana publik digunakan dengan bijaksana. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sikap serius dalam menegakkan hukum dapat mendorong keadilan dan akuntabilitas tanpa memandang status sosial atau latar belakang individu yang terlibat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.