Eks Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan nama Huber Noel, bersama dengan sepuluh orang lainnya, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pemerasan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Soedeson Tandra, anggota Komisi III DPR dari fraksi Golkar, menyalahkan peristiwa ini dan mengungkapkan kekecewaannya yang sangat dalam.
“Sangat mengecewakan, jelas. Kita semua sangat kecewa dengan peristiwa ini,” katanya kepada wartawan, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Soedeson juga mengingatkan janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, anggota kabinet harus menunjukkan komitmen yang serius sama seperti presiden.
“Kata-kata Presiden tentang pengentasan korupsi harus ditanggapi dengan serius oleh para pembantalnya. Janganlah dianggap sebagai janji yang kosong. Presiden, sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala eksekutif, telah menjanjikan untuk membresarkan korupsi hingga ke akar-akarnya,” tambah Soedeson.
Ia juga mendorong KPK untuk lebih active membongkar kasus-kasus korupsi yang mungkin masih terjadi di berbagai tempat. Menurut Soedeson, langkah ini penting untuk menjalankan perintah presiden agar tidak toleransi terhadap praktik korupsi yang menghambat pembangunan.
“Kami sangat menghargai KPK dan mendorong mereka untuk terus mengungkap kasus-kasus yang mungkin masih ada di tempat lain,” ungkapnya. Selain itu, Soedeson juga memuji penggunaan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh KPK dalam kasus pemerasan ini, yang biasanya sulit dilaporkan karena ketakutan masyarakat terhadap pelapornya.
Namun, Soedeson menyesalkan sosok Noel yang terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, karier yang panjang yang seharusnya dimiliki Noel telah tergoyahkan karena tidak kuat melawan godaan korupsi.
“Padahal kariernya masih panjang, dari bawah ia naik ke atas, tetapi sayang sekali. Ia tidak kuat melawan godaan korupsi. Sangat disayangkan,” katanya.
KPK menduga Noel menerima jatah pemerasan sebesar Rp 3 miliar dua bulan setelah dilantik sebagai Wakil Menteri. Modusnya, KPK menuduh bahwa pihak yang ingin mengurus sertifikasi K3 diharuskan membayar biaya lebih mahal dari yang resmi. Biaya resmi sertifikasi seharusnya hanya Rp 275 ribu, namun pihak yang mengurus sertifikasi diperas hingga harus membayar Rp 6 juta. Total pemerasan yang diduga mencapai Rp 81 miliar, dengan sebagian uang tersebut dialirkan kepada Noel.
“Uang tersebut mengalir ke pihak penyelenggara negara, salah satunya saudara Immanuel Ebenezer Gerungan sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto. Noel dilantik sebagai Wamenaker pada 21 Oktober 2024, sehingga menerima duit pemerasan sekitar dua bulan setelah dilantik.
Berikut daftar tersangka dalam kasus ini:
- Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
- Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022-sekarang)
- Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
- Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020-sekarang)
- Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI
- Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025-sekarang)
- Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
- Sekarsari Kartika Putri, Subkoordinator
- Supriadi, Koordinator
- Temurila, pihak PT KEM Indonesia
- Miki Mahfud, pihak PT KEM Indonesia
Data riset terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi di sektor K3 tidak hanya menghambat kemajuan pembangunan, tetapi juga mendorong kenaikan biaya operasional perusahaan. Dampaknya menyebar ke industri-manusia industri yang tergantung pada sertifikasi ini. Kejadian seperti ini harus segera diatasi untuk memulihkan keyakinan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan menjamin keadilan bagi semua pihak.
Saat kasus seperti ini terjadi, penting untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan memperbaiki mekanisme pelaporan, sehingga masyarakat lebih percaya diri dalam melaporkan praktik tidak adel. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi antara KPK, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di berbagai sektor.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.