Usulan Pembentukan Direktorat Pendidikan Diniyah di Kementerian Agama

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menemui solusi untuk mengukuhkan posisinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Qur’an dengan menyajikan gagasan pembentukan Direktorat Pendidikan Diniyyah. Unit baru ini akan tinggal di bawah naungan Dirjen Pesantren Kementerian Agama, sesuai dengan rencana yang disampaikannya. Tepat dalam pengejaran itu, dia juga mendorong agar PaudQu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih baik dalam sistem pendidikan nasional.

Selama ini, Maman menegaskan bahwa pendidikan dini berlandaskan Al-Qur’an masih dianggap kurang prioritas dan sering kali ditekan dalam pengelolaan pendidikan. Keberadaan direktorat yang khusus hendaklah memperjelas pembinaan PaudQu dan menjamin keberlangsungan sistem tersebut, termasuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pendidiknya. “Para guru PAUD Al-Qur’an adalah batu fondasi dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Kebutuhan mereka atas perlindungan hukum dan kesejahteraan harus dipenuhi oleh negara,” jelasnya pada Rabu, 21 Agustus 2025.

Usulan itu juga diharapkan bisa membantu PaudQu memperoleh alokasi anggaran yang layak serta menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara teratur. “Dengan adanya aturan yang jelas, BOS yang teratur, dan menopang kesejahteraan guru, PaudQu akan mampu mencetak generasi yang berakhlak mulia berdasarkan ajaran Al-Qur’an,” tambahnya. Sebelum ini, Maman juga telah mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren untuk mendorong transformasi pesantren ke arah kemandirian.

Kemandirian pesantren bukan hanya sebuah idealisme, namun juga warisan dari para pendiri pondok pesantren di Indonesia. Pada konferensi pers di DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 Juni 2025, Maman mengingatkan bahwa nilai utama yang digandeng pendiri pesantren adalah kemandirian. Bahkan dulu ada pandangan bahwa pesantren tak boleh bergantung pada bantuan negara. Saat ini, negara harus lebih terlibat karena peran pesantren dalam pembangunan, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, sangat besar. Maman meminta pemerintah lebih percaya diri dalam mendukung transformasi dunia pesantren.

Menurut survei tahun 2024 dari Lembaga Penelitian Pendidikan Agama (LPDA), lebih dari 60% pesantren di Indonesia masih beroperasi dengan modal sendiri. Hal ini menandakan adanya kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah, meski kontribusi pesantren dalam pembentukan karakter dan intelektualisme generasi muda sangat signifikan. Sebagai contoh, salah satu studi kasus yang dilakukan di Jawa Timur menunjukkan bahwa siswa pesantren memiliki tingkat kepatuhan nilai-nilai agama yang lebih tinggi dibandingkan siswa sekolah umum.

Untuk memastikan kehidupan pesantren berjalan secukupnya, pemerintah dapat mengembangkan program kerja sama antara pesantren dengan institusi pendidikan formal. Hal ini akan membantu pesantren dalam mendaparkan kurikulum yang lebih terstandar tanpa mengurangi identitas spiritual mereka yang khas. Dengan perhatian yang lebih, PaudQu dan pesantren akan tetap relevan dan berkontribusi besar dalam membentuk generasi masa depan yang berakhlak dan berilmu.

Saat ini, jika negara serius mengukuhkan posisinya Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur’an dan pesantren, potensi yang dimiliki lembaga tersebut akan dapat terus berkembang. Harapannya, dengan adanya dukungan yang layak, PaudQu bisa menjadi salah satu pilar pendidikan yang kokoh dalam membina generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas.

Baca juga Berita lainnya di News Page