Putusan KPK dalam Kasus Noel di Kabinet

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dalam peristiwa yang menarik perhatian, Immanuel Ebenezer, lebih dikenal dengan nama Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi ini terkait dengan dugaan pemerasan yang berhubungan dengan proses pemeriksaan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Saat ini, Istana Kepresidenan menantikan keputusan resmi dari KPK untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan status Noel di Kabinet Indonesia Maju.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan kepada wartawan pada Jumat (22/8/2025) bahwa belum ada keputusan final dari KPK. Prasetyo menegaskan bahwa proses hukum masih berjalan dan pihaknya tetap mempertahankan prinsip praduga tak bersalah. Setelah ada putusan resmi dari KPK, Istana akan mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Noel masih memegang jabatan saat ini, dan Istana belum menyiapkan pengganti untuk posisi tersebut. Prasetyo Hadi juga membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menerima informasi terkait OTT yang dilakukan terhadap Noel. Presiden memutuskan untuk membiarkan proses hukum berjalan tanggung jawab KPK.

Operasi tangkap tangan ini dilakukan pada Rabu (20/8/2025) dan melibatkan total 14 orang yang ditangkap. Selain itu, KPK juga menyita 22 kendaraan, termasuk 15 mobil dan tujuh kendaraan lainnya. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan Noel telah berlangsung selama waktu yang cukup lama dan nilai yang terlibat juga besar. Namun, KPK belum menetapkan status hukum Noel secara resmi hingga saat ini.

KPK dijadwalkan mengadakan konferensi pers terkait kasus OTT ini pada Jumat (22/8/2025) siang hari.

Dari situasi ini, terlihat bahwa pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan KPK sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pemerasan yang terlibat dalam kasus ini merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan tegas. Keputusan yang akan diambil KPK akan menjadi titik balik bagi perkembangan kasus ini, dengan segala implikasi yang mungkin ada terhadap kabinet dan sistem pemerintahan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan