Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan dana sebesar Rp 1.376,9 triliun untuk berbagai kegiatan strategis di wilayah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, program-program ini sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi dilaksanakan di tingkat daerah agar langsung diserap oleh masyarakat.
Program-program yang sudah berjalan seperti PKH, PIP, Kartu Sembako, serta iuran jaminan kesehatan tetap dipertahankan. Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis yang dimulai tahun ini juga dilanjutkan. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Dana tersebut juga dialokasikan untuk renovasi dan pembaharuan sekolah senilai Rp 22,5 triliun. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga mendapatkan anggaran sebesar Rp 335 triliun.
“Kegiatan ini langsung dilaksanakan di wilayah-daerah, baik untuk siswa, ibu-ibu, dan anak-anak balita. Sekolah Rakyat, meskipun dikendalikan Kementerian Sosial, juga untuk anak-anak di daerah. Sekolah Unggulan Garuda juga merasakan manfaatnya di berbagai wilayah Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dana untuk subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi KUR. Sri Mulyani yakin semua program ini akan langsung mendapat manfaat oleh masyarakat di daerah.
“Dana ini juga mencakup tunjangan profesi bagi guru dan dosen non-ASN, yang mencapai Rp 63,5 triliun,” tambahnya.
Berikut adalah rincian program prioritas pemerintah pusat sebesar Rp 1.376,9 triliun:
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,7 triliun
- Beasiswa PIP/KIP dan lainnya senilai Rp 63,6 triliun
- Kartu Sembako (BPNT) sebesar Rp 43,8 triliun
- Bantuan iuran jaminan kesehatan senilai Rp 69 triliun
- Program Cek Kesehatan Gratis, TB, dan revitalisasi rumah sakit sebesar Rp 7,3 triliun
- Renovasi dan revitalisasi sekolah senilai Rp 22,5 triliun
- Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 335 triliun
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp 27,9 triliun
- Preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 24,3 triliun
- Perumahan sebesar Rp 48,7 triliun
- Pembangunan bendungan dan irigasi senilai Rp 12 triliun
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih senilai Rp 83 triliun
- Subsidi non-energi, subsidi KUR, dan pupuk sebesar Rp 108,8 triliun
- Tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS sebesar Rp 63,5 triliun
- Subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 381,3 triliun
- Lumbung pangan sebesar Rp 22,4 triliun
- Bulog dan cadangan pangan senilai Rp 28,5 triliun
- Kampung nelayan dan pergaraman nasional senilai Rp 6,6 triliun
Inisiatif pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana besar ini menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Pelaksanaan program-program ini juga menandakan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berusaha memastikan bahwa setiap sentimen dana negara dapat digunakan dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com