Hizbullah Menolak Penarikan Senjata, Lebanon Hampir Terjadi Perang Saudara

Hizbullah telah diperintahkan untuk melucuti senjata selama bertahun-tahun, termasuk dalam beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB. Setujuan tersebut juga tercantum dalam perjanjian yang didukung Amerika Serikat dan Prancis, yang disepakati oleh Israel dan Lebanon pada November tahun sebelumnya untuk mengakhiri serangan di wilayah selatan Lebanon. Pemerintahan Lebanon baru-baru ini memulai diskusi tentang rencana undang-undang untuk memastikan monopoli negara atas kepemilikan senjata sebelum akhir tahun. Namun, milisi ini menolak untuk melucuti senjata, yang banyak negara Barat katakan sebagai organisasi teroris.

Hizbullah menganggap seruan perlucutan senjata dalam perjanjian tersebut hanya relevan bagi wilayah selatan Lebanon saja, seperti yang dijelaskan dalam analisis International Crisis Group awal Agustus. Pimpinan Hizbullah, Naim Kassim, menegaskan penolakan mereka dengan kata-kata keras. Menurutnya, perlucutan senjata hanya akan menguntungkan Amerika Serikat dan Israel serta menjatuhkan Lebanon ke dalam “krisis serius.” Kassim berkata, jika pemerintah bersedia menghadapi konfrontasi, “tidak akan ada kehidupan di Lebanon.” Kata-kata tersebut dipandang Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam sebagai ancaman perang. Dalam wawancara dan media sosial, Salam menyatakannya, “Setiap ancaman atau upaya intimidasi terkait perang saudara tidak dapat diterima.”

Lebanon pernah mengalami perang saudara yang memakan korban ribuan jiwa antara 1975 hingga 1990, dan trauma masa lalu masih phénomène banyak orang. Merin Abbass, direktur Friedrich-Ebert-Stiftung di Beirut, mengungkapkan bahwa reaksi Hizbullah sudah dijangka sebelumnya. “Tidak ada yang tahu seberapa banyak senjata yang masih dimiliki group ini. Misteri senjata adalah satu-satunya kartu yang bisa mereka mainkan untuk meningkatkan pengaruh politik. Pada akhirnya, segalanya tentang kelangsungan politik Hizbullah.”

Hizbullah, milisi Syiah yang didukung Iran, telah kehilangan banyak kekuatan dan pengaruh setelah diserang Israel tahun sebelumnya. Serangan itu tidak hanya menghancurkan gudang persenjataan, tetapi juga menewaskan pimpinan utama, termasuk Hassan Nasrallah, yang gugur dalam serangan udara Israel pada September 2024. Dukungan internasional terhadap Hizbullah juga menurun, seperti ketika sekutu dekatnya, Bashar Assad di Suriah, jatuh pada Desember tahun sebelumnya. Iran, sponsor utama selama bertahun-tahun, sekarang tidak lagi bisa menyuplai senjata lewat jalur darat Suriah.

Ronnie Chatah, analis politik Lebanon, mengatakan bahwa perlucutan senjata oleh Hizbullah bukan mustahil, meskipun sulit secara politik. Dia merujuk pada contoh sukses di negara lain seperti IRA Irlandia, FARC Kolombia, atau ETA Spanyol. Chatah menambahkan bahwa syarat utama perlucutan senjata adalah perundingan internasional yang melibatkan Iran sebagai pendukung utama Hizbullah. “Dapat dikatakan Iran saat ini memimpin Hizbullah. Karena itu, Ali Larijani, kepala keamanan Iran, baru-baru ini mengunjungi Lebanon.”

Chatah melihat peluang di masa depan melalui perundingan yang melibatkan Amerika Serikat atau pembukaan jalur lain. Merin Abbass juga menyoroti bahwa mayoritas warga Lebanon mendukung perlucutan senjata Hizbullah. Namun, banyak warga melihat ancaman terbesar bagi Lebanon adalah integritas teritorial negara, terutama dari Israel. Abbott menyebutkan bahwa Israel sering melanggar kedaulatan nasional Lebanon dan masih menduduki lima pos di dalam wílah Lebanon, memberikan Hizbullah alasan untuk tetap bersenjata.

Walaupun demikian, pandangan warga Lebanon tentang perlucutan senjata Hizbullah tetap terbelah. Beberapa penentang perlucutan alasan bahwa Hizbullah diperlukan sebagai pertahanan terhadap agresi Israel. Sementara itu, pendukung perlucutan berargumen bahwa Lebanon telah runtuh dan bangkrut, sehingga rekonstruksi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum perlucutan senjata. Beberapa juga melihat keamanan lebih terjamin jika Hizbullah masih bersenjata, sementara yang lain mendukung perlucutan agar Israel tidak punya alasan untuk memulai perang baru.

Israel mengaku, operasi militer terhadap Hizbullah sejak gugur 2023 dimulai sebagai tanggapan atas serangan roket Hizbullah. Tembakan dari selatan Lebanon merupakan reaksi atas perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza. Setelah gencatan senjata, Hizbullah masih menyerang wilayah Israel.

Merin Abbass mengusulkan bahawa Lebanon harus memperkuat otoritas negara di semua bidang. Strategi yang kredibel harus dimulai dari titik lemah Lebanon: legitimasi dan kapasitas, termasuk reformasi politik menuju sistem sekuler, pemulihan kedaulatan fiskal, dan penurunan ketergantungan pada pendanaan asing. Namun, Abbass juga menyadari keterbatasan, terutama dalam aspek militer. Tentara Lebanon masih dianggap lebih lemah dibandingkan Hizbullah, sehingga kehadiran pasukan pengamat PBB (UNIFIL) di selatan Lebanon tetap penting. Kehadiran pasukan ini membantu menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Hizbullah sendiri telah menyatakan bahwa mereka belum siap untuk melucuti senjata. Analis Ronnie Chatah membenarkan bahwa Lebanon memiliki masalah mendasar, yaitu perpecahan sektarian yang kuat, yang terus melemahkan negara. Jika Hizbullah tidak berkembang menjadi partai politik yang murni, risiko serangan Israel maupun perpecahan baru di masyarakat akan terus beroksigen — dengan kualitas yang tidak pernah terlihat sebelumnya.

Lebanon dalam kondisi yang sangat rentan. Ancaman perang saudara masih menyelimuti negara ini, dan pandangan warga terbelah antara yang mendukung perlucutan senjata dan yang menentangnya. Tantangan utama tetap ada: bagaimana mengakhiri kehadiran milisi bersenjata ini tanpa menjatuhkan negara ke dalam krisis baru.

Baca juga Berita lainnya di News Page