Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa tantiem untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus. Informasi ini disampaikan oleh Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, ia mengajak komisaris BUMN untuk mengundurkan diri jika tidak setuju dengan keputusan tersebut. Menurutnya, tantiem hanya menjadi alasan komisaris untuk meraup keuntungan tanpa dasar yang jelas.
Hery Gunardi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), menerangkan bahwa tantiem merupakan tanggung jawab pemegang saham, bukan perusahaan. Ucapannya tersebut diucapkan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
Selain BRI, Komisi VI DPR RI juga mempertimbangkan isu tantiem pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bank Mandiri, BRI, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Bank Syariah Indonesia. Abdul Hakim Bafagih, anggota Komisi VI DPR RI, memastikan bahwa kebijakan penghapusan tantiem tidak akan memengaruhi kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menunjukkan bahwa Himbara sudah memberikan dividen yang besar kepada negara, seperti BRI sebesar Rp 25,7 triliun, Mandiri Rp 17,1 triliun, BNI Rp 6,2 triliun, dan BTN Rp 420 miliar.
Bafagih juga mengungkapkan khawatir jika gejolak terkait tantiem akan menurunkan motivasi dan kinerja Himbara. Ia harapkan bahwa target dividen untuk tahun 2025 dan 2026 tetap dapat dicapai.
Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), mengonfirmasi bahwa tantiem untuk komisaris BUMN telah dihapus. Selain itu, jumlah komisaris di perbankan BUMN telah dikurangi menjadi 5-6 orang dari sebelumnya yang far lebih banyak. Tantiem untuk komisaris dan direksi sekarang hanya didasarkan pada operasional perusahaan.
Presiden Prabowo Subianto juga mengulangi bahwa tantiem untuk komisaris dan direksi BUMN akan dihapus. Ia tezaskan bahwa mereka yang tidak setuju dapat mengundurkan diri, karena ada banyak pemuda yang siap menggantikan posisi mereka.
Tantiem dalam BUMN sering menjadi perhatian karena ada komisaris yang hanya hadir di rapat sebulan sekali tetapi menerima tantiem bertaraf miliaran. Prabowo menilai tantiem hanya sebagai alasan untuk meraup keuntungan tanpa kontribusi signifikan.
Menurut laporan terbaru, penghapusan tantiem diharapkan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 18 triliun. Hal ini juga diyakini akan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Selanjutnya, pengurangan jumlah komisaris diperkirakan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama melalui kontribusi dividen yang signifikan. Namun, penghapusan tantiem dan peningkatan profesionalisme dalam manajemen BUMN diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.
Berikut beberapa studi kasus terkait pengaruh penghapusan tantiem di negara lain:
- Singapura: Penghapusan tantiem di BUMN lokal telah meningkatkan transparansi dan efisiensi, meskipun ada penurunan pendapatan sementara bagi beberapa pemegang saham.
- Malaysia: Kebijakan serupa berhasil mengurangi biaya operasional BUMN namun menghadapi tantangan dalam menarik talenta manajemen yang berkualitas.
Keputusan ini juga mengajak generasi muda untuk lebih terlibat dalam pengelolaan BUMN, sehingga dapat memastikan kemajuan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penghapusan tantiem tidak hanya berdampak pada keuangan, tetapi juga pada transformasi budaya kerja dan profesionalitas dalam BUMN Indonesia.
Teknologi dan inovasi juga dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja BUMN tanpa bergantung pada tantiem. Digitalisasi dan pengembangan talent management akan menjadi fokus utama untuk mencapai target finansial yang lebih tinggi di masa depan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com