Prabowo Submitter of OTT Report from Wamenaker Noel, KPK Invited to Process

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah memperhatikan kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel yang ditetapkan OTT oleh KPK terkait tuduhan pemerasan sertifikat K3. Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut. Prasetyo menyampaikan ini ketika berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025). Beliau menekankan bahwa Presiden telah mengingatkan berkali-kali agar semua pejabat menjadi hati-hati dalam menjalankan tugas serta tidak menyalahgunakan posisi mereka. Prasetyo juga menyatakan keprihatinan pemerintah yang mendalam terhadap situasi ini.

Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan kepada KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Noel. Jika Noir terbukti bersalah, langkah penggantian jabatan akan segera diambil. “Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo. “Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” tambahnya.

KPK telah menahan Noel terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengkonfirmasi hal ini saat dihubungi pada Kamis (21/8). Penangkapan Noel dilakukan pada Rabu (20/8) malam. KPK belum menjelaskan berapa perusahaan yang terlibat dalam kasus ini. Dalam penangkapan, KPK menyita uang, motor, dan mobil. Meskipun demikian, belum diketahui berapa banyak orang yang tertangkap dalam kasus ini. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status Noel.

Menurut beberapa analisis terkini, kasus pemerasan sertifikat K3 ini bukan merupakan kasus pertama yang terjadi di dunia Ketenagakerjaan. Beberapa tahun terakhir, ada beberapa pelapor yang mengklaim telah dipaksa untuk membayar uang tambahan dalam proses pengurusan sertifikat tersebut. Beberapa perusahaan kecil bahkan mengaku telah kehilangan kepercayaan masyarakat akibat kasus-kasus serupa yang terjadi. Ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan sertifikat untuk menjaga kepercayaan umum.

Rectitudinea dalam dunia bisnis dan pemerintah sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kasus Noel menegaskan bahwa setiap individu dalam posisi otoritas harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Izin K3 merupakan satu-satunya kaki lima yang diperlukan perusahaan untuk beroperasi dengan aman. Jika kasus Noel terbukti, ini akan menjadi peringatan serius bagi pejabat lainnya agar selalu berkomitmen terhadap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan