Mentan Menangguhkan Keputusan tentang Harga Beras Satu Harga, Titiek Soeharto Minta Pikir Panjang

dimas

By dimas

Pada sesi rapat antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Komisi IV DPR, Ketua Titiek Soeharto menanyakan detail tentang rencana penyatuan harga beras premium dan medium. Langkah ini diusulkan pemerintah dengan menghapus perbedaan kualitas tersebut, sehingga hanya ada satu standar dan satu harga eceran tertinggi.

“Pak Menteri, apakah penyatuan harga beras premium dan medium menjadi satu benar-benar bijaksana? Banyak warga yang menanyakan rencana ini,” tanya Titiek.

Amran menjelaskan bahwa rencana tersebut sudah beberapa kali dibahas dalam rapat koordinasi terbatas, tetapi belum ada keputusan akhir. Ia menambahkan bahwa subsidinya pangan mencapai Rp 150 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk beras. “Kita membutuhkan masukan dari Bapak Ibu sekarang. Dengan Rp 150 triliun, sekitar 40% atau 48% dari itu digunakan untuk beras,” ujarnya.

Amran juga memaparkan bahwa intervensi harga, seperti HET dan HPP, dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan beras. “Kita ingin konsumen dapat menikmati beras dengan harga terjangkau, tetapi kesejahteraan petani juga harus terjaga,” tambahnya.

Titiek menasihati Menteri Pertanian agar tidak bergegas dalam merilis pernyataan atau mengambil keputusan. Menurutnya, kebijakan yang dipaksakan tanpa kajian mendalam bisa merugikan masyarakat dan mengakibatkan pencabutan aturan di masa depan. “Jangan terburu-buru, nanti kebijakan ini tidak cocok dan Presiden harus mencabutnya lagi,” katanya.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa penyatuan harga beras dapat meningkatkan transparansi pasar, tetapi perlu perhatian khusus terhadap dampaknya pada petani kecil. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa kebijakan serupa sebelumnya sering kali membutuhkan penyempurnaan dalam fase implementasi.

Dalam era digital, informasi seputar penyatuan harga beras perlu disampaikan dengan jelas agar masyarakat dapat memahami manfaat dan risikonya. Infografis yang mudah dipahami dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan hal ini.

Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan kebijakan pangan berkelanjutan. Setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang, dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak terlibat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan