KemenPAN-RB dan Kadin Kerjasama Mendukung Transformasi Digital

KemenPAN-RB dan Kadin Indonesia telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman yang ditujukan untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pemerintahan guna memudahkan pelaku usaha. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengemukakan bahwa kerjasama ini menjadi landasan utama kolaborasi yang strategis antara pemerintah dengan sektor industri.

Dengan tegas, ia menyebutkan bahwa reformasi birokrasi dan transformasi digital menjadi fokus utama kegiatan pemerintah. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, Kementerian PAN-RB harus memastikan bahwa birokrasi dapat memberikan dukungan bagi pelaku usaha.

Kerja sama tersebut memiliki tiga tujuan penting. Pertama, untuk mengharmonikan reformasi birokrasi dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur, perbaikan regulasi, hingga digitalisasi layanan. Semua ini dirancang untuk mendukung investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, transformasi digital diharapkan memberikan dampak positif yang nyata bagi pelaku usaha. Melalui ini, pemerintah berupaya menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelayanan publik. Ketiga, nota kesepahaman ini juga merahasiakan talkshow yang menjadi platform dialog strategis yang berkelanjutan. Di sini, pihak pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha dapat saling berkomunikasi secara konstruktif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital.

Menurut Rini, dunia usaha merupakan mitra penting dalam perjuangan transformasi ini. Kadin Indonesia, sebagai wadah bagi pelaku industri, memiliki peranan penting dalam menyampaikan aspirasi industri dan mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang adaptif, kolaboratif, dan kompetitif. “Kolaborasi antara Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia menjadi perwujudan semangat whole of government dan whole of society, di mana pemerintah dan dunia usaha bergerak bersama untuk mendukung visi Indonesia Maju,” ujarnya.

Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, menekankan pentingnya kerjasama ini. Nota kesepahaman ini diharapkan dapat memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KemenPAN-RB, serta memberikan masukan konstruktif untuk kebijakan digital yang dapat terapkan di lapangan. Selain itu, nota kesepahaman ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik yang relevan dengan kegiatan usaha. Anindya juga mengungkapkan bahwa Kadin Indonesia aktif berpartisipasi dalam program pemerintah, khususnya Program Prioritas Presiden yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah upaya untuk meningkatkan status UMKM dan koperasi. Anggota Kadin Indonesia juga berkontribusi dalam pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang merupakan unit produksi makanan bergizi bagi masyarakat. “Dukungan ini tidak hanya karena kepercayaan dengan pemerintah, tetapi juga karena manfaat yang dirasakan oleh anak-anak, ibu menyusui, bahkan dalam industrialisasi ketahanan pangan,” tambahnya.

Bagi penghuni negara ini, kerja sama seperti ini menunjukkan janji bagi masa depan yang lebih bindu. Ketika pemerintahan dan industri menyatukan visi, perubahan yang signifikan bisa dilakukan. Agar kebijakan digital dapat mencapai maksimalnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi konsep, tetapi menjadi realitas yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page