Pemerintah Pusat Meminta Daerah Bantu Memastikan Pelaksanaan Program SPHP dengan Menekan Harga Beras

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mengajak pemerintah daerah untuk mendukung upaya Perum Bulog dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dengan demikian, tindakan ini diharapkan dapat memastikan kestabilan harga beras di berbagai wilayah. Keterlibatan aktiv besar Pemerintah Daerah diperlukan untuk menjamin keberhasilan program tersebut.

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Tomsi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama dengan evaluasi dukungan Pemda dalam program Tiga Juta Rumah. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Menurut Tomsi, kenaikan harga beras di beberapa daerah menjadi masalah yang harus ditangani dengan kerjasama antara Perum Bulog dan Pemda. Upaya multisektor perlu dilakukan guna mewujudkan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat.

“Bulog tidak bisa berdiri sendiri. Kita semua harus ikut berperan aktif dalam mencari solusi agar penjualan beras dalam program ini dapat berdampak langsung pada penurunan harga,” katanya.

Sekjen Kemendagri juga menambah bahwa pemerintah telah menyediakan stok beras yang memadai. Difusinya produk tersebut harus secepat mungkin agar kualitasnya tidak mengalami penurunan. Pemerintah daerah diminta untuk mengundang Bulog ke wilayah masing-masing agar distribusi beras dapat berjalan lancar.

Dalam sidang tersebut, Tomsi juga mengemban perhatian terhadap kenaikan harga beberapa komoditas pokok, seperti bawang merah, cabai, telur ayam, dan minyak goreng. Pada komoditas minyak goreng, ia mendesak Kementerian Perdagangan untuk mengoptimalkan program MinyaKita. Jika persediaan minyak sudah terjamin, proses distribusi akan berjalan dengan baik. Tomsi menyatakan kesediaan untuk berbagi wacana teknis dengan Kemendag jika diundang.

“Semenjak pengumuman Presiden, kita sebagai negara besar penghasil minyak kelapa sawit, sekarang butuh dukungan secara konkret dari Kementerian Perdagangan. Kami juga siap untuk hadir dalam diskusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Pada rapat tersebut hadir beberapa pejabat, termasuk Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Plt. Deputi II Kepres Edy Priyono, Plt. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, Direktur Bina PasarDalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, serta Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran.

Peningkatan kualitas distribusi pangan merupakan kunci utama untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat, terutama di kawasan dengan akses terbatas. Kerjasama antara instansi pemerintah dan beberapa pihak terkait harus terus dibina untuk memastikan_program ini berhasil dan berdampak positif pada masyarakat.

Bagian yang paling menarik dari upaya ini adalah peran aktif Pemda dalam memastikan pelaksanaan program dengan efektif. Dukungan langsung dari berbagai daerah akan membantu menyelesaikan masalah kenaikan harga beras secara holistik. Selain itu, upaya pengendalian pada komoditas lain juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan secara menyeluruh.

Untuk melangkah lebih jauh, pelaksanaan distribusi yang efisien dan tanggung jawab bersama antara seluruh aktor di mata rantai pangan adalah kunci utama. Dengan demikian, masyarakat akan terus merasakan manfaat dari kebijakan ini, dan keberlanjutan program pangan dapat terjaga dengan baik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan