Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mengecam penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh KPK setelah acara Rakernas Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia khawatir KPK akan dianggap sebagai instrumen untuk kepentingan politik.
“Hal ini sangat mengganggu. Terjadi rapat nasional, lalu muncul berita penangkapan Bupati Kolaka Timur saat OTT. Padahal, terlibat tersebut sedang di Makassar untuk mengikuti Rakernas. Sebagai wakil rakyat, kami yang memilih komisioner KPK atas nama daulat rakyat, harus saling memahami,” ujar Rudianto Lallo selama rapat kerja Komisi III dengan pimpinan KPK dan DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Dia juga mengingatkan untuk tidak berburu kesalahan tanpa alasan. Rudianto bertanya mengapa KPK tidak memberikan peringatan atau pencegahan sebelum melakukan operasi tangkap tangan.
“Saya selalu mengatakan, mencari-cari kesalahan tidak boleh dilakukan. Tetapi menemukan kesalahan, ya. Apakah ini berarti KPK telah melakukan pembiaran?” demikian ucapan Rudianto.
“Mengapa KPK tidak berkata, ‘Hati-hati Bupati, kamu punya proyek sebesar ini, sudah ada bukti awal ini, ini’? Sebelum ditangkap tangan, bukan? Atau kalau tidak, maksudnya apa? Itu yang sebenarnya kita tolak, festivalisasi atau drama,” tambahnya.
Anggota DPR dari NasDem ini tidak setuju jika KPK digunakan untuk kepentingan politik. Dia mengingatkan KPK harus menyelidiki kasus berdasarkan hukum, bukan kepentingan pihak tertentu.
“Kita tidak ingin KPK dicap sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Misalnya, mengganggu NasDem saat Rakernas. Cara ini tidak adil, Pak,” kata Rudianto Lallo.
“Ia merujuk pada kata Bung Hatta, jika penegak hukum dijadikan alat politik, maka negara ini akan rusak. Sebagai warga dan mitra KPK, kita hanya bisa mengingatkan agar kasus yang diselidiki benar-benar untuk kepentingan hukum. Jika bisa dicegah, mengapa tidak?” ujarnya.
Bupati Abdul Azis, kader NasDem, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap RSUD Kolaka Timur dan ditangkap setelah menghadiri Rakernas NasDem di Makassar.
Rudianto Lallo membenarkan perluas aksesibilitas informasi terkait korupsi agar masyarakat lebih sadar dan ikut serta dalam pemantauan. Studi kasus terkini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan pelaporan kasus korupsi lebih cepat dan transparan. Contohnya,opupulasi perekonomian yang stabil bergantung pada kejelasan dalam pemeriksaan kasus korupsi. Analisis terbaru mengungkapkan bahwa kemampuan KPK untuk menangani kasus secara transparan mempengaruhi kredibilitas institusi. Secara historis, belangrijke kemajuan dalam pemberantasan korupsi tergantung pada kerja sama antara pemerintahan, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Kesimpulan, upaya pengawasan yang terstruktur dan kerja sama masyarakat akan mendorong keberhasilan pemberantasan korupsi, mengukuhkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung stabilitas perekonomian.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.