Komisi III DPR Ranting Inosentius untuk Hakim Pengganti Arief Hidayat

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui Inosentius Samsul sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. Keputusan ini dicapai setelah Inosentius Samsul melewati proses uji kelayakan fit and proper test. Acara tersebut diselenggarakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin proses tersebut.

“Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia saat membacakan hasil keputusan. Habiburokhman kemudian meminta persetujuan dari anggota-anggota Komisi III yang hadir, dan semua memberikan persetujuan. Setelah itu, rapat dilakukan penutupan.

Sebelum menyetujui Inosentius Samsul, ia telah melakukan fit and proper test sebagai calon hakim MK di depan Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan itu, Inosentius menjelaskan visi dan misinya sebagai hakim MK. Ia ingin membangun citra bahwa Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR tidak selalu buruk dan menegaskan MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka, akuntabel, dan tepercaya. Pengalaman kariernya di DPR selama 35 tahun menjadi dasar utama dalam visi yang diungkapkan.

Menurut Inosentius, merdeka dalam konteks MK berarti bebas dari pengaruh pihak manapun atau kelompok tertentu. Selain itu, dia ingin menghilangkan asumsi bahwa DPR selalu menghasilkan produk yang tidak berkualitas. “Ketika ditanya visi saya dengan pengalaman bergelut di DPR lebih dari 35 tahun, lalu pertanyaan mau ngapain ke Mahkamah Konstitusi? Jadi, harapan saya, pimpinan dan anggota Dewan, poinnya adalah menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, menjadi kekuasaan kehakiman yang merdeka, akuntabel, dan tepercaya,” jelasnya.

Selain merdeka, Inosentius juga berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas MK. Ini berarti MK harus mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi konstitusionalitas, rasionalitas, maupun penalaran hukum. Visi lain yang dia sampaikan ialah transparansi, yakni MK harus menjadi tempat warga negara dan lembaga negara mendapatkan pemenuhan keadilan.

Dalam misinya, ia berkomitmen menjaga integritas hakim MK dengan taat menurut aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, dan meningkatkan kualitas putusan. Ia juga ingin menguatkan kemandirian hakim MK.

Inosentius Samsul akan menggantikan Arief Hidayat, hakim MK yang akan pensiun pada 3 Februari 2026 karena telah mencapai usia 70 tahun. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memuat aturan penghentian dengan hormat bagi hakim MK yang telah berusia 70 tahun. Selain itu, Pasal 26 UU MK yang dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2012, menegaskan bahwa MK wajib memberikan pemberitahuan kepada lembaga pengusul paling lambat enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir atau hakim mencapai usia 70 tahun.

Perubahan ini menjadi langkah penting dalam menjaga kontinuitas dan integritas sistem peradilan konstitusional di Indonesia. Keberadaan hakim MK yang terpilih melalui proses transparan dan akuntabel akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Pengalaman panjang Inosentius Samsul di DPR RI juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan kedaulatan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa optimis bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh MK akan selalu diambil dengan bijaksana dan adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page