Hasil DNA Negatif, RK Harus Membuka Peluang Damai Jika Lisa Mariana Meminta Maaf

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengungkapkan kemungkinan untuk menenangkan persoalan dengan Lisa Mariana. Informasi ini disampaikan oleh pengacara RK, Muslim Jaya Butarbutar, setelah hasil tes DNA antara RK dengan anak yang diberi inisial CA tidak menunjukkan kecocokan.

Muslim menyatakan bahwa kliennya bersedia untuk merundingkan pemulihan hubungan jika Lisa Mariana mengucapkan permohonan maaf secara terbuka atas kontroversi yang telah ia buat. Ridwan Kamil, menurut pengacaranya, akan mempertimbangkan mencabut laporan setelah menerima permohonan maaf dari Lisa.

“Tidak ada yang mustahil, Pak Ridwan Kamil akan mempertimbangkan semua itu. Apalagi jika Lisa Mariana meminta maaf melalui media atau jejaring sosial. Hal ini juga yang telah kami sampaikan kepada pengadilan,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

Muslim menuturkan bahwa kliennya berharap untuk melupakan kontroversi yang telah menodai nama baiknya. Tes DNA yang telah dilakukan diharapkan bisa mengakhiri perdebatan yang berlangsung.

“Ini sesuai dengan keinginan Pak Ridwan Kamil. Dari awal ia meminta tes DNA untuk apa? Untuk memberikan kejelasan hukum. Sekarang sudah ada kejelasan hukum, maka konflik pun berakhir,” terang Muslim.

Waktu itu, Muslim juga mengangkat topik kemungkinan penerapan restorative justice. Namun, keputusan tersebut akan ditentukan oleh Ridwan Kamil.

“Kami sebagai pihak pelapor menyetujui peluang untuk memanfaatkan restorative justice, karena hal ini diizinkan oleh undang-undang. Nanti kami akan mempertimbangkan,” jelas Muslim.

Dia juga mengajak pihak Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA kembali di negara lain jika diinginkan. Namun, Muslim menyoroti bahwa tes DNA yang dilakukan Polri telah dilakukan dengan transparan.

“Kita harus menerima hasil yang ada. Namun, saya mengajak Lisa Mariana untuk menerima hasil yang disampaikan oleh Pusdokkes karena hasilnya profesional,” katanya.

“Tadi pun di hadapan kita segel tes DNA baru dibuka, sangat luar biasa. Kami pun menghargai kerja Pusdokkes Polri,” tambahnya.

Setelah hasil tes DNA diumumkan, Bareskrim rencananya akan melanjutkan proses laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diajukan RK terhadap Lisa Mariana.

“Tentunya, penyidik akan mengambil langkah-langkah berikutnya untuk memberikan kepastian hukum,” jelas Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

Rizki menambahkan bahwa pihaknya akan segera menggelar perkara untuk menentukan status Lisa Mariana sebagai terlapor. Namun, dia belum menyatakan kapan perkara tersebut akan dijadwalkan.

“Mungkin langkah terdekat adalah kami akan menggelar perkara terkait langkah selanjutnya,” katanya.

Pelaporan RK telah dimasukkan ke tahap penyidikan, yang berarti polisi melihat adanya unsur kejahatan dalam kasus tersebut.

“Benar, pemeriksaan sampel tes DNA ini adalah bagian dari proses penyidikan. Jadi ini bukan untuk memulai atau mengakhiri, tetapi sebagai bagian dari proses,” jelaskan Rizki.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI pada tanggal 11 April 2025.

Persoalan hukum yang melibatkanfigur publik seringkali menguji batasan hukum dan etika. Tes DNA sangat penting untuk memberikan kejelasan dalam kasus-kasus seperti ini. Masyarakat juga perlu menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam penanganan masalah seperti ini. Terlepas dari hasil tes DNA, penting bagi semua pihak untuk menjaga perasaan dan reputasi yang terlibat. Kontroversi seperti ini tulus menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Ketepatan waktu dan transparansi dalam proses hukum juga harus dijaga agar keadilan dapat tercapai. Akhirnya, kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam menangani isu-isu yang sensitif.

Sementara itu, kasus ini juga mengingatkan kami bahwa penggunaan media sosial dalam mengungkapkan isu-isu publik perlu ditangani dengan bijak. Penggunaan platform digital untuk menyampaikan klaim atau tuduhan tanpa bukti yang kuat dapat mengakibatkan kerusakan reputasi dan ketidaknyamanan bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk selalu mempertimbangkan dampak dari possédation atau informasi yang disebarkan. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan sebelum informasi yang objektif dan lengkap dapat disampaikan. Akhirnya, kasus ini menjadi pemikiran bahwa kejelasan dan keadilan harus menjadi prioritas dalam penanganan setiap konflik hukum.

Baca juga Berita lainnya di News Page