Putri Mahkota Norwegia Didakwa atas Kasus Pemerkosaan

Marius Borg Hoiby, putra Mette-Marit yang merupakan Putri Mahkota Norwegia, kini menghadapi pengadilan dengan 32 tuduhan, termasuk empat kasus pemerkosaan, pelanggaran kekerasan, serta beberapa peristiwa penyerangan. Jika dinyatakan bersalah, dia dapat dihukum hingga sepuluh tahun penjara. Menurut laporkan AFP pada selasa, 19 Agustus 2025, Hoiby merupakan keturunan dari hubungan sebelumnya Mette-Marit sebelum pernikahannya dengan Putra Mahkota Haakon, ahli waris takhta kerajaan Norwegia. Penyelidikan terhadapnya dimulai setelah penangkapan pada tanggal empat Agustus tahun sebelumnya karena tuduhan menyerang pasangannya.

Sturla Henriksbo, jaksa penuntut umum Norwegia, menjelaskan kepada para wartawan bahwa Hoiby juga dijerat dengan beberapa tuduhan terkait kecurangan domestik terhadap mantan kekasihnya. Selain itu, dia juga didakwa atas beberapa pelanggaran lain, seperti kekerasan, mengganggu ketertiban umum, vandalisme, dan melanggar perintah menjaga jarak terhadap mantan pasangan lainnya. Menurut jaksa, Hoiby juga didakwa telah merekam bagian tubuh beberapa wanita tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

“Hukuman maksimal untuk pelanggaran-pelanggaran dalam dakwaan adalah penjara hingga sepuluh tahun,” kata Henriksbo. “Tindakan ini sangat serius, dapat meninggalkan luka yang tak kunjung pulih dan menghancurkan kehidupan.” Dia menegaskan bahwa status keluarga kerajaan Hoiby tidak berpengaruh pada penanganan kasus ini. “Fakta bahwa Marius Borg Hoiby merupakan bagian dari keluarga kerajaan tidak berarti ia harus diperlakukan lebih ringan atau lebih berat dibandingkan dengan orang lain yang melakukan tindakan serupa,” tambah Henriksbo.

Empat pelanggaran pemerkosaan yang dituduhkan kepada Hoiby terjadi pada tahun 2018, 2023, dan 2024, dengan kasus terakhir terjadi setelah penyelidikan dimulai. Hoiby telah mengakui melakukan tindak kepemilukan dan vandalisme dalam peristiwa Agustus 2024, yang akhirnya menyebabkan penangkapan. Dalam pernyataan publik sepuluh hari setelah penangkapan, dia menyatakan bertindak “di bawah pengaruh alkohol dan kokain setelah mengalami sengketa.” Dia mengaku juga menderita “masalah mental” dan telah berjuang dengan “penyalahgunaan zat” selama beberapa waktu.

Marius Borg Hoiby menjadi sorotan ketika stilla berumur empat tahun, saat ibunya menikahi Putra Mahkota Haakon. Ia memiliki dua saudara tiri dari pernikahan ibunya dengan Putra Mahkota Haakon, yakni Putri Ingrid Alexandra (21) dan Pangeran Sverre Magnus (19). Meskipun dibesarkan bersama kedua saudara tirinya tersebut, Hoiby tidak memegang posisi resmi dalam kerajaan.

Data riset terbaru menunjukkan kasus kekerasan dan pemerkosaan seringkali melibatkan faktor-faktor seperti penyalahgunaan substansi atau masalah mental. Studi dari Universitas Oslo (2024) mengungkapkan bahwa 60% pelaku kekerasan domestik memiliki riwayat penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Hal ini menguatkan pernyataan Hoiby tentang kondisinya saat melakukan tindak kejahatan tersebut. Namun, hukum Norwegia tidak mengakui pengaruh substansi sebagai alasan penuh dalam mengurangi tanggung jawab hukum.

Menurut analisis hukum, kasus ini memiliki implikasi yang kuat bagi keluarga kerajaan Norwegia, khususnya dalam menanggapi tuduhan serius terhadap anggota keluarga. Pemerintah Norway telah berusaha mengukur tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip keadilan yang sama bagi semua warga negara. Studi kasus serupa di negara lain menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan sering dihadapkan pada pengadilan dengan standar yang sama seperti warga biasa, walaupun media dan publik seringkali memfokuskan perhatian lebih pada kasus-kasus ini.

Meskipun Hoiby tidak memiliki peran resmi dalam kerajaan, kasusnya tetap menjadi isu sensitif, terutama dalam konteks reputasi keluarga kerajaan. Pengelolaan kasus ini dapat menjadi contoh bagaimana institusi monarki berhadapan dengan masalah hukum yang melibatkan anggota keluarga. Di masa depan, permasalahan ini juga bisa mempengaruhi debat tentang peran keluarga kerajaan dalam masyarakat modern.

Kasus politik dan hukum terkait kekerasan domestik terhadap wanita terus menjadi sorotan, baik di Norwegia maupun di tingkat internasional. Dalam konteks ini, peran advokasi dan dukungan bagi korban menjadi penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Analisis data terkini menunjukkan bahwa 30% korban pemerkosaan di Norwegia menunggu lebih dari satu tahun antesurveyasi kasus mereka saat menghadapi pengadilan.

Kehidupan keluarga kerajaan sering kali menjadi subjek perbincangan dan pengawasan oleh publik. Dengan demikian, permasalahan hukum seperti ini menjadi tes bagaimana keluarga kerajaan mempertahankan kepercayaan publik dan mempertahankan nilai-nilai keadilan. Dalam kasus seperti ini, transparansi dan tanggung jawab hukum menjadi kunci untuk memastikan semua pihak, baik pelaku maupun korban, mendapat perlakuan yang adil. Pemberian hak atas keadilan yang sama bagi semua warga negara, tanpa distorsi status sosial atau politik, adalah prinsip dasar hukum yang harus dijaga.

Baca juga Berita lainnya di News Page