Pameran MPR-BGN Merayakan Pekan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dalam rangka Pekan Hari Konstitusi tahun ini, berbagai lembaga pemerintah memanfaatkan kesempatan untuk berkolaborasi dalam acara pameran yang digelar 19-22 Agustus 2025. Menurut Siti Fauziah, Sekretaris Jenderal MPR RI, upaya ini bukan hanyalah untuk mempererat kerja sama, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tiap lembaga yang ikut serta memiliki peran penting dalam mengukir sejarah dan mendukung sistem negara. Di tengah acara pembukaan yang berlangsung di Plaza Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Siti Fauziah menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan menyampaikan fungsi, sejarah, dan dampak positif dari setiap lembaga negara, termasuk perpustakaan.

Kegiatan ini menonjol berkat partisipasi Badan Gizi Nasional (BGN), yang ikut berpartisipasi untuk pertama kalinya. Tema pameran, “Mengenal Lembaga Negara, Menjaga Konstitusi, dan Membangun Bangsa,” selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan memahami pentingnya literasi konstitusi sejak dini.

Siti Fauziah menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki tugas yang berbeda namun saling berhubungan. MPR, DPR, dan DPD berperan dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintahan, serta mewakili aspirasi masyarakat. Sementara Mahkamah Konstitusi menjaga agungnya hukum dan konstitusi. Perpustakaan, baik nasional maupun daerah, menjadi pilar pendidikan yang mendukung keberlanjutan nilai-nilai konstitusi.

Anies Mayangsatri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, memaparkan bahwa acara ini juga menguatkan empat nilai kebangsaan: Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR RI, sebagai penjaga nilai-nilai ini, memainkan peran kunci dalam sosialisasi konstitusi kepada masyarakat. Pameran ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meluasnya pemahaman publik.

Di samping itu, pameran tersebut tidak hanya membahas peran lembaga negara, tetapi juga memperkuat peran perpustakaan sebagai sumber informasi dan pendidikan. Melalui serangkaian kegiatan, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya literasi konstitusi dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari.

Anies Mayangsatri juga memuji semua instansi yang berpartisipasi, termasuk DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, dan BGN. Koordinasi dan sinergi yang terbentuk menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun budaya keterbukaan informasi di Indonesia.

Acara pembukaan pun disambut dengan baik, dengan kunjungan Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, bersama Siti Fauziah ke setiap booth. Hadiah dan souvenir pun terus diserahkan ke pengunjung sebagai bentuk apresiasi dan interaksi.

Pekan Hari Konstitusi 2025 tidak hanya dibentang pameran tetapi juga digelar forum diskusi, termasuk yang dibahas Bakohumas, seperti “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” serta “Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat”. Pada 25 Agustus 2025, akan diangkat buku karya Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI ke-15, berjudul Amandemen Kelima Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan. Sementara pada 27 Agustus 2025, giliran buku karya Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI, berjudul Pancasila di Rumahku.

Selain itu, rangkaian acara juga meliputi berbagai lomba, seperti kreativitas baris-berbaris, tata upacara bendera, lomba mewarnai, menggambar, hingga kompetisi antar biro. Ada pula lomba karya jurnalis, Fun Walk yang diikuti 3.000 peserta pada 30 Agustus, serta Justicia Half Marathon dengan 6.000 peserta yang dijadwalkan pada 31 Agustus mendatang.

Data terbaru dari Survei Liputan 6 menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia merasa kurang mengerti tentang sistem konstitusi negara. Ini mendorong upaya serupa perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran publik.

Studi kasus dari beberapa negara menunjukkan bahwa acara edukatif seperti ini officiel berhasil meningkatkan literasi konstitusi. Misalnya, di Finlandia, program serupa berhasil menaikkan pemahaman masyarakat tentang sistem pemerintahan hingga 85% dalam waktu lima tahun.

Investasi dalam pendidikan konstitusi tidak hanya menguatkan demokrasi, tetapi juga membina generasi yang lebih tahu hak dan kewajibannya. Marilah kita turut ambil bagian dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan serupa di lingkungan kita.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan