Mesir setuju bergabung dalam koalisi militer internasional di Gaza dengan syarat tertentu

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Mesir mengekspresikan keinginannya untuk bergabung dalam pasukan internasional yang akan diutus ke Jalur Gaza, tetapi dengan syarat tertentu. Kairo menegaskan bahwa partisipasi ini hanya terjadi apabila didukung oleh resolusi resmi dari Dewan Keamanan PBB dan adanya rencana politik yang jelas.

Pernyataan ini disampaikan pada saat proses perundingan untuk gencatan senjata di Gaza masih berlangsung di ibu kota Mesir. Menurut laporan dari AFP pada Selasa (19 Agustus 2025), Mesir telah berulang kali mendorong persatuan Palestina di bawah Ostoritas Palestina (PLO), suatu entitas yang mengkontrol pemerintahan Palestina namun tidak mencakup Hamas, kelompok yang menguasai Gaza.

PLO sempat menguasai Jalur Gaza pada masa lalu sebelum kehilangan kekuasaan pada 2007 akibat konflik bersenjata melawan Hamas. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyatakan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Senin (18 Agustus 2025) bahwa Mesir siap memberikan bantuan melalui pasukan internasional, asalkan beberapa syarat terpenuhi.

Pertemuan pers tersebut diadakan di perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir. Abdelatty menegaskan bahwa keberadaan pasukan internasional di Gaza akan sia-sia tanpa adanya resolusi dari PBB, mandat yang jelas, dan rencana politik yang jelas. Ia juga menyebutkan bahwa kerangka politik ini akan memudahkan operasional pasukan internasional dan mendukung realisasi Palestina untuk memiliki negara merdeka.

Selanjutnya, Mustafa menambahkan bahwa setelah perang berakhir, akan dibentuk komite sementara untuk mengelola Jalur Gaza, dengan wewenang penuh berada di tangan pemerintah Palestina. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada entitas politik baru di Gaza, melainkan pemulihan institusi dan pemerintahan Palestina di wilayah tersebut.

Meskipun Hamas awalnya menyambut ide tentang komite sementara untuk mengawasi upaya bantuan, rekonstruksi, dan pemerintahan, masih belum jelas apakah mereka siap menyerahkan kendali wilayah tersebut. Awal bulan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam wawancara dengan Fox News menegaskan bahwa Israel berencana untuk mengambil alih kendali Gaza namun tidak akan memerintah langsung. Ia menyatakan bahwa wichtigenya adalah menyerahkan kepada pasukan Arab yang dapat memberikan keamanan dan kualitas hidup yang baik bagi warga Gaza, tanpa adanya ancaman dari Hamas.

Setelah konflik berlangsung lama, kebutuhan untuk pembangunan dan kebebasan Palestina menjadi prioritas. Upaya internasional untuk mendukung perdamaian harus dibangun atas dasar politik yang jelas dan kerjasama yang kuat. Rekonstruksi Gaza bukan hanya soal fisik, tetapi juga politik dan sosial. Kesempatan ini harus dioptimalkan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak, tanpa adanya kekerasan dan pemisahan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan