Presiden Prabowo Subianto tidak mengutip sektor infrastruktur secara khusus dalam pidato nya tentang RAPBN 2026. Berbeda dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, infrastruktur tidak disebutkan sebagai salah satu program utama pemerintah.
Menanggapi situasi ini, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakn, infrastruktur tetap menjadi salah satu tujuan pemerintah pada tahun depan, meskipun perannya hanyalah sebagai dukungan.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026, ada delapan agenda utama pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan berkualitas, kesehatan, pengembangan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih-UMKM, pertahanan, dan peningkatan investasi perdagangan global.
“Infrastruktur masih menjadi prioritas, tapi lebih fokus di bidang lain. Misalnya di Kementerian Sosial ada Sekolah Rakyat, di Badan Gizi Nasional ada Program Gizi, dan SPPG,” kata Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Ia juga menyebutkan proyek irigasi sebagai salah satu contoh proyek yang tengah dikelola oleh Kementerian PU, meskipun sebenarnya irigasi termasuk dalam tanggung jawab Kementerian Pertanian.
Menurut Dody, infrastruktur tetap ada dalam daftar prioritas pemerintah. Namun, peran Kementerian PU lebih sebagai pendukung. “Infrastruktur masih ada, tapi tidak semuanya berada di bawah kami. Kami tetap menangani jalan dan irigasi, meskipun irigasi sebenarnya juga di Kementerian Pertanian. Jadi ada, ada saja. Infrastruktur tidak hanya di PU, kami mendukung bidang lain,” jelasnya.
“Sifatnya hanya sebagai pendukung. Karena infrastruktur itu luas. Tidak bisa dipisahkan,” tambahnya.
Program-program yang didukung oleh Kementerian PU juga memerlukan anggaran yang besar. Misalnya, Sekolah Rakyat yang pada RAPBN 2026 termasuk dalam anggaran pendidikan sebesar Rp 24,9 triliun. Dody memastikan, pembangunan Sekolah Rakyat tahap II akan terus dituntaskan.
“Kita mulai pada September, tahap kedua. Targetnya selesai semua pada Juni 2026,” terang Dody.
Walaupun tidak disebutkan secara spesifik dalam pidato Prabowo, infrastruktur termasuk dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Anggaran infrastruktur masuk dalam belanja negara bagian fungsi ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp 820,37 triliun.
Terdapat 13 target yang akan dicapai pada tahun 2026 melalui anggaran Fungsi Ekonomi, beberapa di antaranya berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Di antaranya adalah pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer, pemeliharaan jalan nasional sepanjang 1.507,08 kilometer, dan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 kilometer.
Selain itu, ada target pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter, pembangunan overpass/underpass sepanjang 362,71 meter, pembangunan bendungan secara berkelanjutan (kumulatif) 15 unit, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 4.000 hektar dan 100.000 hektar.
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa anggaran Kementerian PU tahun 2026 mencapai Rp 118,5 triliun. Bandingkan dengan tahun 2025, anggaran Kementerian PU hanya sebesar Rp 73 triliun, jauh lebih rendah.
Meskipun infrastruktur tidak menjadi fokus utama dalam pidato presiden, perannya tetap strategis dalam mendukung kemajuan berbagai sektor. Dengan rencana pembangunan yang jelas, pemerintah masih berkomitmen untuk memfokuskan investasi pada proyek-proyek yang penting, meskipun peran Kementerian PU lebih sebagai pendukung. Dalam menghadapi tantangan masa depan, kolaborasi antar kementerian dan alokasi anggaran yang tepat akan menjadi kunci sukses dalam membangun infrastruktur yang berdampak positif bagi masyarakat.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com