Komisi I DPRD Tasikmalaya Meminta Bupati Perhatikan Gaji PPPK Paruh Waktu

Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengajukan usulan kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penyamarataan gaji untuk menghindari perbedaan yang tidak adil.

Jejen Jenal, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa Pemkab Tasikmalaya saat ini sedang memproses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu. Walaupun langkah ini layak dipuji, menurut Jejen, penanganan masih perlu diperbaiki. “Karena mereka menjalankan tugas yang sama dengan ASN, maka kesejahteraan mereka juga harus dijamin,” kata Jejen pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Dia mengutip contoh dari beberapa daerah, seperti Garut dan beberapa wilayah di Jawa Tengah, yang sudah menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyamarataan gaji bagi tenaga PPPK Paruh Waktu. “Dengan aturan tersebut, gaji mereka dapat disesuaikan dan lebih merata,” jelasnya.

Jejen mengkritik kondisi di Kabupaten Tasikmalaya, di mana hingga saat ini, tenaga non-ASN masih menerima honor yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pegawai di Setda dapat menerima hingga Rp1 juta, sementara guru hanya sekitar Rp300 ribu, dan ada pula pegawai kecamatan yang hanya menerima Rp150 ribu. “Padahal mereka semua berkontribusi sama. Jika gaji masih berbeda begitu jauh, pasti timbul rasa tidak adil,” katanya.

Meskipun mengakui keterbatasan anggaran daerah, Jejen menyoroti bahwa hal ini bukan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga PPPK paruh waktu. “Kita harus terus berjuang untuk memperbaiki kondisi mereka agar di masa depan mereka dapat lebih sejahtera,” tambahnya.

Dalam konteks yang sama, Koordinator Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kecamatan Cikotomas, Asep Helmi, menyatakan bahwa para PPPK paruh waktu telah sepakat untuk melaksanakan mogok mengajar tanpa batas waktu. Asep menjelaskan bahwa para tenaga honorer kecewa karena meski ada janji pengangkatan menjadi PPPK, mereka masih tidak mendapatkan status ASN PPPK dan tidak ada jaminan kenaikan gaji.

“Upah yang kami terima tetap sama seperti honorer biasa. Saya sendiri sudah bekerja selama 18 tahun, tapi gaji tetap hanya Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan,” ungkapnya. Tuntutan utama mereka adalah penyetaraan gaji minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau setidaknya adanya standar upah yang adil dan layak.

Kondisi yang sedang dialami oleh tenaga PPPK paruh waktu di Kabupaten Tasikmalaya mengingatkan kita bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya berhubungan dengan upah, tetapi juga dengan penghargaan atas kontribusi mereka. Setiap pekerja, apapun statusnya, berhak mendapatkan penanganan yang adil. Upaya penyamarataan gaji bukan hanya tentang angka, tetapi tentang pengakuan atas jasa dan dedikasi mereka dalam mengabdi. Mari kita dukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyikapi permasalahan ini agar semua tenaga kerja dapat bekerja dengan penuh motivasinya dan merasa dihargai.

Sedangkan, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Dosen Unsil Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Desa Selasari, Kabupaten Pangandaran. Selain itu, RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya juga telah memperluas pelayanannya dengan menambahkan Klinik Hematologi Onkologi, menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page