Gaji Anggota DPR Tetap, Hanya Tunjangan yang Naik

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan bahwa gaji pokok anggota dewan untuk periode 2024-2029 tetap sama dan belum mengalami peningkatan. Gaji pokok yang diterima setiap anggota masih sekitar Rp 6,5 juta hingga Rp 7 juta.

Dalam keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025), Adies menjelaskan bahwa kenaikan hanya terjadi pada komponen tunjangan. Antara lain, tunjangan beras naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta, serta tunjangan transportasi yang kini Rp 7 juta dari sebelumnya Rp 4-5 juta. Dengan penambahan komponen tersebut, total gaji anggota per bulan mencapai sekitar Rp 70 juta.

Menurut Adies, kenaikan tersebut hanya melibatkan tunjangan makan dan beras, dikarenakan kenaikan harga pasaran. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kenaikan tersebut, meskipun gaji pokok tetap tidak naik. Anggota dewan telah setuju untuk melakukan efisiensi karena gaji pokok mereka sudah stabilize lebih dari sepuluh tahun tanpa kenaikan.

Adies mengungkapkan bahwa anggota dewan periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah jabatan, sehingga digantikan dengan tunjangan perumahan senilu Rp 50 juta per bulan. Jumlah tersebut dia anggap cukup wajar apabila dibandingkan dengan harga sewa kontrakan di sekitar Senayan yang mencapai Rp 3 juta per bulan. Pengurus pun tidak mendapatkan tunjangan ini karena mereka sudah memiliki rumah dinas.

Pada Minggu (17/8), Puan Maharani, Ketua DPR, menanggapi kabar viral yang beredar di media sosial tentang kenaikan gaji anggota DPR periode 2024-2029. Puan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok, namun rumah jabatan diganti dengan kompensasi uang sebesar Rp 50 juta per bulan. Kenaikan yang disebutkan di media sosial mencakup perubahan tersebut, bukan kenaikan gaji pokok.

Puan menanggapi viral tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, yang menyebutkan gaji bersih anggota DPR mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan. Penjelasannya, peningkatan tersebut berasal dari penggantian rumah jabatan menjadi uang kompensasi.

Kejutan dan kontroversi seputar pemberian uang tunjangan dan kompensasi kepada anggota DPR Riekasih semangat untuk berdiskusi lebih dalam regarding transparansi dan efisiensi penggunaan dana publik. Meskipun terdapat perubahan, penting dodefinisikan dengan jelas bagaimana alokasi ada sesuai kebutuhan dan belum melebihi batas yang wajar.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan