Fraksi DPR Soroti Alokasi Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2026

Lima belas partai di majelis perwakilan rakyat Republik Indonesia menghadirkkan perspektif mereka tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Delapan dari mereka sepakat untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut.

Wakil dari partai PDI Perjuangan, Rio Dondokambey, meminta keterangan rinci mengenai peralatan struktural dan perubahan dalam tata kelola birokrasi. Dalam sidang paripurna Selasa (19/8/2025), dia menegaskan pentingnya rencana transformasi dan tahapannya, sehingga pengaruh pada perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat terlihat jelas. Dia juga menekankan pada penurunan dana transfer ke daerah dan kebutuhan adanya sistem yang efektif dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Tanpa mekanisme yang tepat, peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat bisa tergoyahkan. Program yang berbasis desa dan pengembangan usaha perlu diutamakan.

Kemudian, partai Golkar mendukung perluasan pembahasan RAPBN 2026. Mereka setuju dengan berbagai program seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Fraksi tersebut menganggap target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada produk domestik bruto masih dapat dicapai, meskipun capaian tiga bulan pertama tahun 2025 sudah mencapai 5,12%. Partai Gerindra juga menyetujui rancangan ini, dengan menyerukan pembiayaan yang besar untuk kementerian dan lembaga demi kepentingan masyarakat. Mereka menyoroti angka anjuran sebesar Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk stabilitas energi, dan Rp335 triliun untuk program makan bergizi gratis yang akan menjangkau 82,9 juta penerima.

Fraksi NasDem mendukung hilirisasi industri dan pertanian dalam RAPBN 2026 serta penyederhanaan prosedur izin usaha. Mereka juga mendukung program makan bergizi gratis dengan mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pelaksanaannya. Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa pemerintah harus lebih optimis dalam menurunkan angka pengangguran, dengan target yang lebih ambisius. Mereka juga mengecam penurunan belanja modal, yang mereka anggap mengurangi kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur publik.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung program makan bergizi gratis sebagai strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia di negaranya. Mereka menjengkelkan dukungan yang lebih besar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi lokal. Fraksi Partai Amanat Nasional menegaskan bahwa penurunan dana transfer ke daerah perlu diimbangi dengan mekanisme yang adil dan kerja sama erat antara pusat dan daerah, demi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Partai Demokrat juga mengangkat program makan bergizi gratis, yang memakan hampir separuh anggota pendidikan, dengan memperhatikan supaya kualitas pendidikan tidak terjejas.

Proses pembahasan RAPBN 2026 telah menunjukkan keinginan setiap fraksi untuk memastikan pendanaan negara dapat digunakan secara efisien dan produktif. Program-program utama seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk merespon aspirasi dari berbagai pihak agar rencana anggaran bisa direalisasikan dengan baik, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia dan mengoptimalkan pemanfaatan dana negara.

Jika RAPBN 2026 bisa dijalankan dengan baik, maka akan menjadi langkah strategis dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dan transparansi harus dijaga agar setiap sentimen dari anggota DPR tercapai, dan program-program yang diluncurkan bisa memberi dampak positif yang signifikan. Dengan dukungan dari semua pihak, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan yang lebih sehat dan inklusif.

Baca juga Berita lainnya di News Page