Diterima Kasih atas Periksa KPK, Staf Ahli Menteri PU Meminta Maaf dalam Kasus Mempawah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum bidang Ekonomi dan Investasi, Abram Elsajaya Barus (AEB). Setelah sesi pemeriksaan selesai, Abram menanggapi dengan singkat “maaf” tanpa memberikan keterangan lebih. Dia hanya menggeleng saat ditanya oleh wartawan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di gedung KPK di Jakarta Selatan, dimulai pukul 09.37 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.27 WIB, sehingga total waktu pemeriksaan mencapai lebih dari enam jam. AEB tidak memberikan komentar selain ucapan “maaf” saat keluar dari gedung KPK.

KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam kasus ini, AEB diangkat sebagai saksi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut. Sebagai informasi tambahan, AEB adalah PNS Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas sebagai staf ahli bidang ekonomi dan investasi.

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan ini dilaksanakan terhadap saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, meliputi dua pejabat negara dan satu pejabat dari pihak swasta. Namun, belum ada informasi detail tentang identitas tersangka tersebut. Selain itu, KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita dokumen serta beberapa barang bukti elektronik.

Penggeledahan yang dilakukan KPK berlangsung dari tanggal 25 hingga 29 April 2025. Namun, hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan lebih mengenai hasil penyidikannya. Kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyidikan yang terus berlangsung.

Menurut data terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum, kasus korupsi sejenis ini sering terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa yang nilai kontraknya besar. Hal ini souvent berdampak pada kualitas infrastruktur yang dibangun, karena seringkali pengadaan tidak mengikuti prosedur yang transparan.

Studi kasus yang relevan dengan kasus Mempawah adalah kasus korupsi di proyek jalan tol yang terjadi tahun 2023. Pada kasus tersebut, akibat dugaan korupsi, proyek tersebut mengalami penundaan dan menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap AEB menunjukkan მეტ_langkah serius dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kasus ini juga menegaskan bahwa pemerintah harus lebih memperkuat pengawasan dalam setiap kegiatan pengadaan agar tidak terjadi dugaan korupsi yang merugikan negara.

Meskipun AEB hanya menanggapi dengan mengucapkan “maaf,” hal ini tidak menutupi keseriusan kasus yang sedang dijaga KPK. Warga luas diharapkan untuk tetap memantau perkembangan kasus ini, agar kejahatan korupsi dapat diungkapkan dan penyalahgunaan dana negara dapat dicegah di masa mendatang.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan