Rencana Permukiman Israel yang Mengancam Negara Palestina

Di tengah polemik yang masih gencar, rencana pembangunan ratusan rumah di kawasan E1 Tepi Barat oleh pemerintah Israel menjadi sorotan utama. Ini tak lepas dari dukungan kuat Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang menyebut langkah tersebut sebagai “pencapaian historis”. Namun, pihak Palestina dan sejumlah negara merasa rencana tersebut justru akan mematahkan harapan berdirinya negara Palestina.

Skema pembangunan 3.401 rumah di antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim telah diamankan selama dekade akibat oposisi global. Sebagian besar masyarakat antarbangsa menilainya melanggar hukum internasional, meskipun Israel membantah argumen tersebut. Pada Rabu (13/08) lalu, Smotrich mengukuhkan dukungan terhadap proyek ini dan menyebut keputusan tersebut sebagai “pencapaian bersejarah”.

Dalam tanggapan mereka, Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh rencana pemukiman itu sebagai “perpanjangan kejahatan genosida, pemindahan, dan pencaplokan”. BBC memastikan bahwa Israel telah membangun ratusan permukiman di Tepi Barat, salah satunya Maale Adumim, yang kini dihuni sekitar 38.000 jiwa. Proyek ini pertama kali diusulkan tahun 1990 dengan rencana pembangunan 2.500 unit rumah, lalu bertambah menjadi sekitar 4.000 unit pada 2004 bersama fasilitas komersial dan pariwisata. Namun, rencana tersebut terus terbatas oleh tekanan internasional.

Posisi strategis E1 yang menghubungkan selatan dan utara Yerusalem, serta potensi memisahkan wilayah Palestina di Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem, membuat ini sangat dipertanyakan. Menurut Peace Now, rencana itu akan memperluas permukiman Maale Adumim hingga 33% dan menguasai sebagian besar wilayah Tepi Barat. Komite teknis akan memutuskan pendapat akhir pada Rabu (20/08) mendatang.

Tepi Barat menjadi rumput rumput perebutan antara Israel dan Palestina sejak 1967, dengan 160 permukiman yang melingkupi 700.000 pemukim Israel. Sementara itu, tekanan Israel terhadap Palestina semakin kuat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Data PBB menunjukkan peningkatan serangan 13% pada tahun 2025 dibandingkan 2024, sementara Human Rights Watch mencatat kegagalan pasukan keamanan Israel dalam melindungi warga Palestina.

Mahkamah Internasional (ICJ) sudah mengakui keberadaan Israel di wilayah Palestina sebagai ilegal, termasuk diskriminasi sistemik terhadap Palestina. Namun, Israel tetap berargumen bahwa Tepi Barat adalah bagian tanah airnya. Smotrich berterima kasih kepada Donald Trump dan Mike Huckabee atas dukungan mereka, serta menyatakan dukungan Netanyahu untuk mendatangkan satu juta pemukim baru ke Tepi Barat.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk rencana ini sebagai serangan terhadap kedaulatan Palestina. Sedangkan Uni Eropa, AS, Inggris, dan Turki meminta penangguhan proyek. Di sisi lain, Mesir menyebut ini “pelanggaran hukum internasional”, sementara Yordania menganggapnya serangan terhadap hak Palestina mendirikan negara berdaulat. Beberapa negara seperti Prancis dan Kanada berencana mengakui Palestina segera, termasuk Inggris yang akan melakukan hal sama pada September jika Israel memenuhi syarat tertentu.

Smotrich menanggapi dengan tegas: “Siapa pun yang mencoba mengakui Palestina akan mendapat tanggapan langsung dari kami lewat fakta di lapangan.” Proyek E1 tak hanya menimbulkan符号 polemik internasional, melainkan juga mengancam kemungkinan solusi dua negara yang selalu didukung komunitas global. Pada masa ini, penting bagi semua pihak untuk mengambil langkah bijaksana untuk memastikan stabilitas dan adil bagi kedua belah pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page