Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan keprihatinannya mengenai peningkatan aktivitas penambangan ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Menurut Prabowo, ada sekitar 1.063 lokasi tambang yang beroperasi secara ilegal.
Respons terhadap isu tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rilke Jeffri Huwae, menyatakan telah menerima instruksi dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mengatasi masalah tersebut.
“Sudah ada perintah dari Menteri, kita akan mengambil tindakan. Sekarang kita sedang mencoba, karena data dari Presiden mencakup lebih dari 1.300 lokasi,”ungkapnya saat bertemu di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).
Rilke menjelaskan bahwa selain data yang disampaikan Presiden Prabowo, timnya juga melakukan pemeriksaan sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal di seluruh Indonesia.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini. “Kita juga bisa memverifikasi sendiri, dan mungkin dalam seminggu ke depan akan ada langkah-langkah penanganan, meski belum bisa karena belum ada kebijakan yang ditetapkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membacakan pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.
“Saya menerima laporan dari berbagai instansi bahwa ada 1.063 tambang ilegal, dan kekayaan yang dihasilkan dari tambang-tambang tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” tukas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo meminta dukungan dari parlemen dan masyarakat untuk menghentikan kegiatan tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan berbagai pihak, termasuk angkatan bersenjata dan kepolisian, agar tidak mengganggu upaya ini. Jika ada yang berani menghalangi, mereka akan dihadapi dengan tindakan tegas.
“Saya berikan peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, apakah jenderal-jenderal dari mana pun, apakah dari TNI atau Polisi, atau bahkan mantan jenderal, tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Data riset terbaru menunjukkan bahwa tambang ilegal bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Studikasus di beberapa daerah telah membuktikan bahwa aktivitas penambangan ilegal sering kali berdampak pada penurunan kualitas udara, kontaminasi air, dan kehilangan habitat alam. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem.
Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan sistem pengawasan, dan penerapan sanksi yang lebih keras terhadap pelaku. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mendorong kemitraan yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan industri.
Penting untuk mengingat bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk menghentikan tambang ilegal bukan hanya tentang memulihkan keuntungan keuangan, tetapi juga tentang menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan generasi masa depan.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com