Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, telah diberi kebebasan bersyarat setelah menjalani hukuman karena kasus korupsi e-KTP di Lapas Sukamiskin. Praswad Nugraha, mantan penyidik KPK, menyebutkan bahwa kebebasan bersyarat terhadap Novanto harus diambil dengan ekstrem hati-hati. Ia menjelaskan bahwa meskipun secara hukum kebebasan bersyarat adalah hak setiap narapidana, korupsi sebagai “extraordinary crime” memerlukan perlakuan khusus yang sangat selektif dan ketat. Jika tidak, masyarakat dapat merasa negara gagal mengirimkan pesan jera yang kuat terhadap pelaku korupsi.
Praswad juga khawatir akan akumulasi keringanan yang diterima Novanto, seperti remisi, peninjauan kembali, dan kebebasan bersyarat yang mungkin menciptakan preseden negatif. Menurutnya, masyarakat bisa memandang koruptor berat dapat mengelakan sistem peradilan. Hal ini kontrasti dengan janji pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, untuk serius menindak korupsi. Idealnya, kebebasan bersyarat untuk koruptor harus diputuskan dengan kriteria jelas, transparan, dan akuntabel, agar tidak dianggap sebagai formasi kompromi terhadap kejahatan berat.
Praswad mengingatkan bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan proses hukum tidak boleh menjadi formalitas yang bisa ditawar. Novanto telah dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta (subsider 3 bulan kurungan) di tahun 2018, terkait korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta (minimal Rp 5 miliar) subsider 2 tahun tambahan penjara, serta kehilangan hak jabatan publik selama 5 tahun pasca vonis.
Pada Juni 2025, Mahkamah Agung mengurangi vonis Novanto menjadi 12,5 tahun penjara melalui proses peninjauan kembali. Selain itu, pidana tambahan pencabutan hak jabatan publiknya juga dikurangi dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun setelah masa vonis selesai.
Korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga memecah kepercayaan rakyat terhadap sistemas peradilan. Kebebasan bersyarat bagi pelaku korupsi harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, karena setiap keputusan hukum tak hanya mempengaruhi satu individu, melainkan mewarnai citra kemajuan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengutamakan keadilan dan keseriusan dalam mengatasi pelanggaran yang merusak kesejahteraan umum.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.