Kelahiran Kebanggaan Warga Kampung Bayam

Sejak fajar tiba, alat berat bersatu dengan Satpol PP untuk menghancurkan rumah-rumah di Kampung Bayam. Bagian anak-anak, seperti yang dialami anak Sherly, Ketua Persatuan Warga Kebon Bayam, pengalaman penggusuran lima tahun yang lalu tidak hanya meruntuhkan struktur fisik rumah, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang mendalam dan merusak mata pencaharian mereka.

Reaksi emosi yang ketat sulit untuk dikendalikan, terutama pada anak keduanya, yang hingga saat ini tetap reaktif dengan ketakutan saat melihat aparat, menyimpan ingatan gelisah tentang kehilangan masa kecil mereka.

“Mereka melihat rumah mereka runtuh akibat pengaruh backhoe, teriak-traik dalam kejangan,” ungkap Sherly kepada detikX.

Sherly termasuk dalam ribuan warga yang telah menetap di Kampung Bayam sejak awal dekade 2000-an. Mereka membayar sewa dan uang tanah kepada penduduk asli saat pertama kali menetap di daerah ini, terletak di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sejak 2008, warga Kampung Bayam telah menghadapi seruan penggusuran berkali-kali, baik dari pihak swasta. Alat berat sering menghancurkan rumah yang baru dibangun, tapi warga selalu berusaha membangun kembali tempat tinggal mereka dalam sehari. Ketiadaan dialog dan penjelasan jelas membuat mereka hidup dalam ketidakpastian, beberapa kali terpaksa tinggal di pinggir rel kereta.

Pada 2019, ketika proyek Jakarta International Stadium (JIS) dimulai, ancaman penggusuran menjadi kenyataan. Ratusan warga terdampak akhirnya terpisah: sebagian pindah ke daerah terpencil, sementara yang lain berjuang untuk mendapatkan kompensasi atas hak tempat tinggal mereka. Keesokan komunitas yang dahulu erat mulai terbelah, menandai masa sulit dalam sejarah Kampung Bayam sebelum upaya relokasi dan kompensasi oleh pemerintah dimulai.

Ketika PT JakPro mulai melakukan pendataan, memberikan uang kompensasi sementara selama satu tahun senilai Rp 22 juta, dan menjanjikan hunian tetap di masa depan, Sherly dan ratusan warga setuju untuk pindah selama setahun.

Sayangnya, dua tahun berlalu hingga 2022, janji hunian pengganti itu belum terpenuhi. Merasa kecewa dan tidak memiliki pilihan lain, Sherly bersama warga lainnya terpaksa tinggal di tenda-tenda sementara, menahan kelelahan panas siang dan angin dingin malam, hampir sepanjang tahun.

Beberapa tahun kemudian, situasi di Kampung Bayam masih terjebak dalam siklus ketidakpastian. Kasus ini merupakan contoh konkret tentang krisis perumahan di kota besar, dimana upaya relokasi sering terganggu oleh birokrasi dan janji yang tidak terpenuhi. Warga tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kesempatan untuk hidup dengan ketenangan dan kualitas hidup yang layak. Keberanian mereka untuk bersikap memiliki arti dalam upaya memperjuangkan hak-hak dasar, meskipun jalan yang harus dilalui terasa panjang dan sulit.

Pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kasus ini, bukan hanya memberikan kompensasi material, tetapi juga mendukung pembangunan komunitas yang lebih inklusif. Setiap manusia berhak atas tempat tinggal yang layak, dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan perkotaan modern.

Baca juga Berita lainnya di News Page