Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan rencana untuk memberantaskan lebih dari seribu tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang membahas masalah penambangan ilegal yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Perhatian ini diungkapkan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025). Menurut Presiden, ada setidaknya 1.063 titik tambang ilegal yang beroperasi.
“Sudah ada instruksi dari Menteri untuk menanggapi permasalahan ini. Sekarang kami sedang berusaha melaksanakannya, karena data menunjukkan ada lebih dari 1.300 titik tambang ilegal,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).
Rilke menjelaskan bahwa, selain mengandalkan data yang disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang ilegal di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, mereka akan menyusun rencana koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani masalah ini. “Kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri, dan mungkin dalam seminggu mendatang kami akan mulai mengambil langkah-langkah penanganan, meskipun belum pasti berapa banyak yang akan ditargetkan,” tambahnya.
Di awal Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto juga membahas tentang lebih dari seribu tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. “Saya telah menerima laporan dari berbagai aparat bahwa ada 1.063 tambang ilegal, dan potensi kekayaan yang hilang akibat kegiatan tersebut mencapai minimal Rp 300 triliun,” katanya dalam pidatonya.
Presiden meminta dukungan dari parlemen dan masyarakat untuk membasmi tambang-tambang ilegal tersebut. Dia juga memberi peringatan kepada pihak-pihak yang mungkin menghalangi upaya penegakan hukum. Jika ada orang-orang berkuasa, baik dari TNI maupun Polri, yang mengganggu upaya ini, mereka akan ditindak tegas.
“Saya memberi peringatan, apakah ada orang-orang besar atau berkuasa, jenderal-jenderal dari TNI atau Polri, atau bahkan mantan jenderal, tidak ada alasan untuk kami tidak bertindak. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal di Indonesia terus meningkat, terutama di daerah-daerah yang kurang terkontrol. Studi kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa tambang ilegal telah merusak 15.000 hektar lahan dalam kurun waktu lima tahun. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem lokal, tetapi juga menurunkan potensi pendapatan negara dari sektor energi dan mineral.
Dari segi analisis, penanganan tambang ilegal memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai instansi, termasuk polisi, militer, dan pemerintah daerah. Pencatatan yang lebih baik dan teknologi pemantauan satelit dapat membantu mengidentifikasi dan memonitor kegiatan ilegal secara lebih efektif.
Tindakan tegas terhadap tambang ilegal tidak hanya akan mengurangi kerugian negara, tetapi juga akan mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga harus bersatu untuk mendukung upaya pemerintah dalam membasmi praktik-praktik ilegal ini.
Dengan semangat bersama, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan dengan bijak dan berkelanjutan. Marilah kita dukung langkah-langkah yang diambil agar generasi mendatang tetap dapat menyaksikan keindahan dan kekayaan alam ini.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com