Bupati Pati Diundang Demo, Tito Karnavian Seru Warga Jaga Stabilitas

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan tanggapannya terhadap rencana adanya demonstrasi ulang yang akan dilakukan warga untuk mendesak Bupati Pati, Sudewo, segera mengundurkan diri. Tito menegaskan pentingnya agar masyarakat menjaga kelancaran proses demokratis tanpa terlibat aksi yang merusak.

Tito menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Pati telah sepakat untuk membentuk panitia khusus hak angket terhadap Bupati Sudewo. Oleh karena itu, dia mendorong masyarakat untuk membiarkan proses hukum berjalan dengan lancar. “Biarkan saja proses berjalan. Pansus memiliki mekanisme sendiri, jadi hindari tindakan yang melampaui batas,” ujar Tito saat menemui wartawan di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Senin (18/8/2025).

Menurut Tito, penyampaian pendapat masyarakat memang dibolehkan, namun pemerintah tetap harus berjalan sesuai dengan hukum. Dia mengutip contoh sebelumnya di Jember, di mana meskipun adanya proses pemakzulan, pemerintahan tetap berjalan dan otoritas DPRD memenuhi kuorum sebelum kasus diserahkan kepada Mahkamah Agung.

Tito tidak memberikan arahan khusus kepada Bupati Sudewo, namun menawarkan solusi dengan komunikasi langsung yang lebih baik. “Bupati boleh saja berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara yang lebih sopan,” katanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebijakan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditentukan oleh Bupati atau Wali Kota, meskipun ditinjau oleh Gubernur. Merespons aksi massal di Pati, Tito mengungkapkan telah menerbitkan surat edaran kepada para kepala daerah agar mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dalam penerapan kebijakan.

Tito menekankan bahwa kepala daerah harus menyesuaikan NJOP dan PBB dengan kemampuan masyarakat serta memastikan komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan. “Kedua, dilakukan komunikasi publik kepada masyarakat sebelum kebijakan diterapkan,” tambahnya.

Media sosial melaporkan aksi demonstrasi lagi yang direncanakan oleh Aliansi Masyarakat Pati untuk 25 Agustus mendatang. Sebelumnya, unjuk rasa serupa sudah terjadi pada 13 Agustus 2025 dengan tuntutan yang sama.

Kebijakan pemerintah harus selalu diimplementasikan dengan cermat, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Commukasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencegah kerusuhan. Tampilkan keteguhan dalam mempertahankan stabilitas sosial sambil memastikan proses hukum berjalan dengan adil.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan