Visi Israel Raya Netanyahu Tuai Kecaman Internasional

Jakarta –
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, bermaksud untuk mewujudkan cita-cita ‘Israel Raya’ dengan menguasai berbagai wilayah negara Arab. Gagasan kontroversial ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak.

Menurut laporan detikcom pada Jumat (15/8/2025), Netanyahu mengungkapkan hal tersebut saat ditanya oleh jurnalis i24NEWS, Sharon Gal, pada Selasa (12/8) tentang dukungannya terhadap visi tersebut. Dengan tegas ia menjawab, “Tentu saja.”

“Bila Anda menanyakan pendapat saya, kami siap,” ujarnya.

Netanyahu kemudian mengalihkan pembicaraan ke topik pembentukan Israel dan “tugas penting” untuk mempertahankan eksistensinya. Kelompok ultra-nasionalis Israel sebelumnya telah mendorong penguasaan atas wilayah-wilayah tersebut.

Konsep “Israel Raya” mengacu pada tafsiran Alkitab terkait batas wilayah negara itu di masa pemerintahan Raja Salomo atau Sulaiman, yang tidak hanya meliputi Palestina saat ini—termasuk Gaza dan Tepi Barat yang diduduki—tetapi juga sebagian Yordania, Lebanon, dan Suriah modern.

Sejumlah negara Arab mengecam keras pernyataan Netanyahu yang mendukung ide “Israel Raya”. Gagasan ini dinilai sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Yordania, tetangga Israel, melalui pernyataan AFP pada Jumat (15/8/2025), menyebut ucapan Netanyahu sebagai “eskalasi berbahaya dan provokatif” yang mengancam kedaulatan negara lain.

Pada Rabu (13/8), juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap apa yang disebut sebagai retorika “provokatif” dan “klaim khayalan” Netanyahu.

Mesir juga bereaksi keras, menyatakan telah meminta penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Kairo menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap upaya perdamaian di kawasan itu.

Pernyataan Netanyahu muncul di tengah perang 22 bulan antara Israel dan Hamas di Gaza, yang sering meluas ke wilayah Timur Tengah dan memicu kecaman dari dunia Arab.

Irak turut mengkritik melalui keterangan Kementerian Luar Negeri pada Kamis (14/8), menyebutnya sebagai bukti “ambisi ekspansi” Israel dan “provokasi terang-terangan terhadap kedaulatan negara lain”.

Qatar, mediator gencatan senjata di Gaza, menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu “tidak masuk akal” dan “penuh hasutan”.

Upaya Israel untuk memperluas wilayahnya kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, anggota kabinet Netanyahu, mendorong penguasaan Gaza dan aneksasi Tepi Barat, menyusul persetujuan pemerintah Israel terhadap pemukiman baru yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Arab Saudi, pada Rabu (13/8), menegaskan “penolakan mutlak terhadap rencana kolonisasi dan ekspansi Israel” dan mendukung “hak historis serta hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka”.

Pemerintah Indonesia turut mengutuk gagasan Netanyahu tentang ‘Israel Raya’ yang bertujuan menganeksasi wilayah negara Arab mayoritas Muslim, termasuk Palestina. Jakarta menyebut rencana tersebut semakin merusak perdamaian di Palestina dan Timur Tengah.

“Indonesia menolak dan mengutuk keras visi Perdana Menteri Israel mengenai ‘Israel Raya’ melalui pengambilalihan penuh atas Palestina dan negara lain di kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri melalui akun X (Twitter) pada Kamis (14/8).

“Visi ini jelas melanggar hukum internasional dan semakin mengurangi peluang perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” lanjutnya.

Kemlu menjelaskan bahwa gagasan Netanyahu bertentangan dengan hukum internasional. Indonesia menegaskan bahwa perdamaian yang adil hanya bisa tercapai dengan menjunjung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

“Bagi Indonesia, perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya mungkin terwujud dengan mengakui hak rakyat Palestina untuk merdeka serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai kesepakatan internasional,” tulis Kemlu.

Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menolak segala bentuk pendudukan permanen Israel di Palestina maupun negara Arab mayoritas Muslim lainnya. Jakarta meminta PBB mengambil tindakan nyata guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak perdamaian.

“Indonesia menyerukan komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menentang segala bentuk aneksasi dan pendudukan Israel—baik di Palestina maupun di kawasan lain,” tegas Kemlu.

“Serta mengambil langkah konkret untuk menghentikan kebijakan Israel yang menghambat perdamaian,” tambahnya.

Negara-negara Arab dan sekutunya terus menentang rencana ekspansi Israel, sementara komunitas internasional didesak untuk mengambil tindakan tegas demi mencegah eskalasi lebih lanjut.

Baca juga Berita lainnya di News Page