Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BUMN seharusnya mampu memberikan kontribusi minimal sebesar US$ 50 miliar atau sekitar Rp 810 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.200) kepada negara. Menurutnya, hal ini akan menghilangkan defisit dalam APBN.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah diberi tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi di sektor BUMN, termasuk mengurangi jumlah komisaris yang dinilai terlalu banyak oleh Prabowo.
Dalam pidatonya saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta pada Sabtu (16/8/2025), ia menyatakan, “BUMN seharusnya bisa memberikan kontribusi minimal US$ 50 miliar. Dengan jumlah itu, APBN kita tidak akan mengalami defisit.”
Prabowo juga mengungkapkan visinya untuk menghilangkan defisit APBN di masa depan. Saat ini, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 638 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit APBN direncanakan mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB. Pembiayaan akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, inovasi, dan keberlanjutan. Pemerintah yang saya pimpin berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah akan berupaya meminimalkan defisit. Bahkan, Prabowo berharap bisa menyatakan di depan DPR bahwa Indonesia telah mencapai APBN tanpa defisit dalam waktu dekat.
“Saya memiliki harapan dan cita-cita untuk bisa berdiri di depan majelis ini, mungkin pada tahun 2027 atau 2028, dan mengumumkan bahwa kita berhasil menciptakan APBN yang sepenuhnya bebas dari defisit,” ucapnya dengan antusias.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Owner Thecuy.com