Oposisi India Gugat Pemilu Terbesar karena Klaim Pencurian Suara

New Delhi – Rahul Gandhi, tokoh oposisi India, baru-baru ini mengungkapkan bahwa lembaga pemilihan di India diduga membiarkan terjadinya “pengambilan suara secara tidak sah” guna meningkatkan perolehan suara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Narendra Modi dalam pemilu 2024. Dalam jumpa pers, Gandhi, salah satu tokoh utama Partai Kongres Nasional India (INC), menyatakan bahwa daftar pemilih di salah satu negara bagian penting telah diubah agar menguntungkan BJP dalam pemilu sebelumnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa partainya menemukan sejumlah ketidakakuratan besar setelah memeriksa data pemilu yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum India (ECI). ECI langsung membantah pernyataan Gandhi, sementara BJP menuduh pihak oposisi berusaha menciptakan “kekacauan” dengan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan.

Kelompok oposisi menggelar demonstrasi di ibu kota, mendesak parlemen untuk mengadakan sidang guna membahas tuduhan ini. Gandhi bersama beberapa pemimpin oposisi lainnya sempat ditahan di New Delhi awal pekan lalu ketika mereka bergerak menuju kantor ECI untuk berunjuk rasa. “Ini bukan sekadar pertarungan politik, melainkan upaya mempertahankan konstitusi,” tegas Gandhi setelah dibebaskan.

Klaim Gandhi berfokus pada daerah pemilihan Mahadevapura, bagian dari distrik Kota Bangalore di Karnataka, India selatan. Hasil resmi menunjukkan INC kalah dari kandidat BJP dengan selisih lebih dari 114.000 suara. Namun, Gandhi mengaku menemukan lebih dari 100.000 entri tidak sah dalam daftar pemilih Mahadevapura untuk pemilu Lok Sabha 2024. Ia menuding adanya pemilih ganda, alamat palsu, banyak pemilih terdaftar di alamat yang sama, foto tidak valid, serta penyalahgunaan formulir pendaftaran pemilih baru.

Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah 46 pemilih dari keluarga berbeda yang mencantumkan alamat rumah berukuran kecil, padahal setelah diperiksa, tidak ada yang benar-benar tinggal di sana. Gandhi mempertanyakan prinsip “satu orang, satu suara” di India, sekaligus mengecam ECI yang menolak membagikan data pemilih dalam format digital, hanya menyediakan data yang sulit dibaca mesin, serta membatasi akses rekaman CCTV dari tempat pemungutan suara—yang menurutnya memberi peluang BJP untuk “mencuri” suara. Ia juga melaporkan pelanggaran serupa di Haryana dan Maharashtra saat pemilu negara bagian Oktober dan November 2024.

Pemilu India dikenal sebagai ajang demokrasi terbesar di dunia, dengan hampir satu miliar orang memberikan suara pada 2024 untuk memilih 543 anggota parlemen. Proses ini diawasi ECI dan melibatkan 15 juta petugas pemilu di 28 negara bagian serta delapan wilayah persatuan. Pemungutan suara berlangsung dalam beberapa tahap selama enam minggu. Tahun lalu, BJP gagal mempertahankan mayoritas mutlak tetapi tetap menjadi partai terbesar dengan 240 kursi, sementara INC meraih 99 kursi.

ECI menanggapi di platform X bahwa Gandhi berusaha menghindari prosedur resmi dan menyesatkan publik. Pejabat Pemilu Karnataka menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa hasil pemilu hanya bisa digugat melalui pengadilan. Mereka meminta Gandhi memberikan bukti secara resmi. Namun, mantan komisioner pemilu Om Prakash Rawat berpendapat bahwa ECI seharusnya langsung memulai penyelidikan untuk mengklarifikasi masalah ini.

BJP membalas dengan menuntut Gandhi mundur dari parlemen jika tidak percaya pada ECI. Partai ini juga mendesaknya untuk membuat pernyataan resmi di bawah sumpah. Di X, BJP menuduh Gandhi menyebar kebohongan dan merusak kepercayaan terhadap lembaga demokratis.

India memiliki banyak pendatang yang sering menggunakan kartu pemilih sebagai identitas dan syarat kerja. Beberapa alamat yang disebutkan Gandhi ternyata merupakan tempat tinggal sementara seperti asrama atau akomodasi berbayar. Selain itu, penggunaan formulir pendaftaran pemilih baru yang keliru bisa menyebabkan entri ganda, meskipun seharusnya perangkat lunak ECI mampu mendeteksinya.

Di bawah pemerintahan Modi, ECI menghadapi berbagai kontroversi, termasuk perubahan aturan pengangkatan pejabat pemilu dan sikap diamnya atas pidato provokatif Modi terhadap muslim sebelum pemilu. Tuduhan Gandhi muncul ketika ECI sedang dikritik karena perubahan daftar pemilih di Bihar sebelum pemilu November.

Seorang jurnalis senior yang meliput ECI selama satu dekade menyatakan bahwa klaim kecurangan pemilu bukan hal baru. Ia mencontohkan, setelah kekalahan BJP pada 2004, beberapa anggotanya menuding mesin pemilu direkayasa. Namun, tuduhan Gandhi memperburuk ketakutan publik terkait keadilan pemilu. Menurutnya, ECI harus bertindak transparan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris dan telah diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih, dengan editor Rizki Nugraha.

Baca juga Berita lainnya di News Page