Kebangkitan Massa di Tanah Nasi Gandul

Tragedi pajak yang diungkapkan melibatkan rencana kenaikan pajak yang direncanakan oleh Bupati Sadewo dengan tarif 250% telah membangkitkan kembali semangat aksi rakyat, atau yang dikenal sebagai People Power, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini terjadi pada 13 Agustus 2025 dan mengakibatkan DPRD Kabupaten Pati mempertimbangkan penggunaan hak angket untuk memberikan sanksi terhadap Bupati Sadewo, yang merupakan kadernya Gerindra.

Nasi Gandul, hidangan khas Pati yang terkenal dengan kuah gurihnya, berisi daging sapi dan jerohan lembut, menjadi simbol aksi tersebut. Makanan ini merupakan ikon kuliner di Kabupaten Pati yang saat ini menjadi sorotan akibat arah kebijakan pemerintah daerah yang dianggap arogan. Sedangkan Nasi Gandul tetap menjadi makanan tradisional yang dibanggakan, berbeda dengan tindakan pemerintah daerah yang dianggap kurang sensitif terhadap kehidupan rakyat.

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, melalui Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2024 sebesar Rp 482.703.418.280. Sementara target PAD untuk tahun 2025 dipatok pada Rp 548.507.950.000, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, angka tersebut dianggap tidak memadai oleh Bupati. Namun, alih-alih mengejar pendapatan dari sumber lain seperti investasi yang dapat mendatangkan lapangan kerja, efisiensi anggaran, atau pengembangan fasilitas bagi UMKM, Bupati memilih untuk meningkatkan beban pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang langsung menimpa masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sulit.

Kabupaten Pati memiliki penduduk sekitar 1.379.022 jiwa pada tahun 2024, dengan luas wilayah sekitar 1.504 km². Ekonomi daerah didukung oleh industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan. Sektor industri konstruksi dan pendidikan juga memberikan kontribusi yang signifikan. APBD Kabupaten Pati terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan pendapatan daerah lainnya.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pati pada tahun 2025 beragam, tergantung pada bidangnya. DAK non-fisik mencapai Rp 292,7 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan, khususnya tunjangan profesi guru. Selain itu, DAK non-fisik untuk kesehatan, KB, dan administrasi kependudukan sebesar Rp 13.061.182.000. Untuk DAK fisik, ada alokasi sekitar Rp 101,3 miliar untuk kesehatan, air minum, sanitasi, jalan, pasar, dan irigasi, termasuk tambahan anggaran untuk pembangunan RSUD Soewondo.

Penerimaan ramach Pati berasal dari berbagai industri, seperti pabrik makanan dan minuman, pertanian, serta manufaktur. Contohnya adalah PT Dua Kelinci (makanan ringan), PT Juifa International Foods (makanan beku), Pabrik Kecap Lele Pati, PG Trangkil (gula), PT Misaja Mitra Udang (perikanan), dan CV Pati Jadida Carbon International (briket arang). Selain itu, ada pula industri garam, tisu, dan bangunan.

Kabupaten Pati terkenal dengan julukan “Bumi Mina Tani” (sumber ikan Bandeng Presto berkualitas tinggi), “Kota Kacang” (karena Pabrik Kacang Dua Kelinci), “Kota Manggis”, dan “Hogwarts van Java”. Dengan potensi pertanian, industri, dan perikanan yang maju, Kabupaten Pati seharusnya tidak termasyhur sebagai daerah miskin. Namun, kondisi pengangguran dan pendapatan daerah yang kurang optimal menunjukkan masalah lainnya.

Aksi rakyat melawan kenaikan pajak ini menipeline kebijakan yang dianggap arrogannya oleh Bupati, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Penggunaan pendekatan yang tidak tepat terhadap industri dan perikanan juga ditentang. Tindakan yang salah itu memunculkan reaksi negatif dari masyarakat, terutama saat kehidupan semakin sulit.

Langkah pemerintah terpenting adalah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menyelidiki kebijakan Bupati Pati yang membuat masyarakat panik. Penyelidikan oleh aparat penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan Agung, dan KPK harus dilakukan untuk memahami alasan kenaikan pajak tersebut, termasuk apakah ada korupsi atau salah alokasi anggaran. Audit yang transparan diharapkan dapat membantu masyarakat menemukan solusi terbaik.

DPRD Kabupaten Pati memiliki hak untuk melakukan angket terhadap kebijakan pemerintah daerah yang kontroversial. Hak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah. Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa hanya Kabupaten Pati yang menjadi sorotan, sedangkan banyak daerah lain juga menaikan pajak Bumi dan Bangunan tanpa sonora seperti ini.

Kebijakan kenaikan pajak oleh Bupati Pati yang kontroversial telah membangkitkan aksi rakyat yang kuat. Penyelidikan yang teliti dan transparan diperlukan untuk memastikan akuntabilitas kebijakan, serta memastikan bahwa langkah-langkah selanjutnya dapat diambil untuk memastikan kemajuan Kabupaten Pati.

Baca juga Berita lainnya di News Page