Asosiasi Pinjol Mengeluh Dituding Atur Bunga: Ini Kasus Mirip Tom Lembong!

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S Djafar, menanggapi tudingan kartel bunga dalam industri pinjaman daring (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengatur suku bunga untuk kepentingan kelompok tertentu.

Entjik menjelaskan, aturan batas atas bunga pinjaman justru dibuat untuk mencegah praktik penetapan suku bunga berlebihan oleh platform fintech. Ia menegaskan bahwa AFPI tidak terlibat dalam upaya menyeragamkan harga atau price fixing.

“Kami dituduh sebagai pelaku kartel oleh KPPU, seolah-olah kami mengatur bunga untuk keuntungan pribadi. Padahal, kami hanya menetapkan batas maksimal, bukan harga tetap. Tuduhan ini tidak sesuai fakta,” ujar Entjik dalam Diskusi Publik di Kantor Celios, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen agar tidak dibebani bunga yang terlalu tinggi. “Ini tidak adil. Kami justru ingin memastikan fintech tidak mengambil keuntungan berlebihan dari nasabah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Entjik menyatakan bahwa penetapan bunga pinjol merupakan arahan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini juga bertujuan membedakan fintech legal dengan pinjol ilegal yang sering memberlakukan bunga tinggi.

“Kami menghormati proses hukum, tetapi perlu ditekankan bahwa penetapan bunga ini murni untuk melindungi konsumen, bukan mencari keuntungan,” jelasnya.

Awalnya, AFPI menetapkan bunga sebesar 0,8% dengan mengacu pada praktik P2P Lending di Inggris. Namun, setelah penyesuaian oleh OJK, angka tersebut turun menjadi 0,3%.

Menyikapi tudingan KPPU, Entjik mengungkapkan bahwa OJK telah mengirim surat resmi untuk menjelaskan kebijakan penyesuaian bunga. “OJK telah menyampaikan klarifikasi bahwa ini adalah arahan mereka. Tuduhan ini sangat tidak berdasar dan perlu diluruskan,” pungkasnya.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

dimas

Owner Thecuy.com